JAKARTA (PT) – Dalam rangka menindaklanjuti kasus KLB gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Asmat, maka Presiden Joko Widodo mengundang Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH kemudian Bupati Asmat, Elisa Kambu dan Bupati Nduga, Yarius Gwijangge yang diwakilkan oleh Wakil Bupati Nduga ke Istana Bogor, Selasa (23/1/2018) malam.
Demikian diungkapkan Gubernur Papua usai mengikuti Rapat Kerja Pemerintah (RKP) yang diikuti seluruh Gubernur dan Ketua DPR Se-Indonesia di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (23/1/2018).
“Presiden memanggil saya termasuk dua Bupati yakni Asmat dan Nduga untuk mendengar langsung peristiwa tersebut. Kebijakan anggaran sudah cukup bagus hanya saja kondisi daerah yang mungkin harus disampaikan juga,” kata Enembe.
Ia tekankan, meninggalnya puluhan masyarakat terjadi bukan hanya di Asmat saja, namun daerah lain seperti Yahukimo, Nduga, Deiyai, Dogiyai dan Pegunungan Bintang juga pernah terjadi hal yang sama.
“Jadi kami akan jelaskan secara rinci kepada Presiden mengenai kondisi masing-masing daerah. Biar bisa dicarikan solusi agar kedepan tidak terjadi hal serupa,” ucapnya.
Gubernur mengakui, secara garis besar kebijakan anggaran di Papua sudah benar, dimana 80 persen dana Otonomi Khusus didalamnya ada 15 persen yang diperuntukan untuk kesehatan.
Selain itu, ada juga Kartu Papua Sehat sebesar 20 persen dari provinsi kemudian dari bidang keagamaan 10 persen.
“10 persen ini sebagian besar digunakan untuk kelola bidang kesehatan, ekonomi dan pemberdayaan pendidikan. Namun saya belum bisa memastikan permasalahannya timbul akibat apa,” kata dia.
Menurutnya, tidak menutupkemungkinan Bupati berhasil tapi bisa saja stafnya yang tidak pernah ada dilapangan sehingga terjadi hal seperti saat ini.
Apa akan ada evaluasi kerja, Gubernur menambahkan, hal ini akan ditanyakan kepada bupati karena beliau yang miliki petugas kesehatan yang bekerja di lapangan, apalagi jangkauan ke setiap wilayah harus melewati sungai.
“Kami harus tahu apa mereka menetap disana atau suatu waktu saja baru mereka ke kampung ataupun distrik,” ucapnya.
Saat ditanya soal tanggapan pemerintah pusat yang selalu mengkait-kaitkan kejadian di Papua dengan anggaran Otsus, Gubernur menegaskan, memang itu selalu terucap ketika Papua dilanda suatu kejadian, padahal kalau dihitung anggaran Otsus yang diterima Papua tidaklah terlalu besar.
“Kalau kami bagi 80 persen ke Asmat itu jumlahnya kecil sekali, sementara orang Jakarta selalu menganggap itu besar. Jika dibandingkan dengan kondisi wilayah masing-masing daerah di Papua, itu tidak seberapa,” pungkasnya. (ing/rm)
