JAYAPURA (PT) – Polemik posisi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Papua yang nantinya ditugaskan oleh Pemerintah Pusat lewat Menteri Dalam Negeri dari kalangan TNI/Polri mendapat penolakan dari sejumlah elemen di Papua.
Tak tanggung-tanggung penolakan tersebut langsung dari Majelis Rakyat Papua (MRP) kemudian DPR Papua dan bahkan dari lima wilayah adat di Papua.
Menurut Ketua MRP, Timothius Murib yang menganggap sebagai suatu hal lucu bahkan dinilai suatu kemunduran dalam pemerintahan Presiden Jokowi.
“Saya merasa sangat lucu kalau TNI/Polri jadi Plt. Gubernur. Itu suatu kemunduran pemerintahan sekarang ini,” ungkapnya.
Diakuinya, memang selama ini pelaksanaan Pilkada di Papua ada terjadi sejumlah konflik, namun pada akhirnya bisa diselesaikan dengan baik.
“Jadi kerawanan seperti apa yang terjadi di Papua? Selama ini kami lihat semua masalah bisa diatasi kok,” bebernya.
Diakuinya, pihaknya melihat ada suatu ketakutan yang berlebihan dari pemerintah pusat, padahal alat negara baik TNI/Polri yang melakukan pengamanan terbuka tertutup terbuka sangat banyak ditempatkan di Papua. Bahkan lebih banyak dari jumlah penduduk di Papua.
“Makanya lucu saja, kalo pemerintah pusat mau tempatkan Plt dari TNI Polri,” imbuhnya.
Menurutnya, untuk jabatan Plt. Gubernur wajib diisi oleh jabatan karir dan mengkuti aturan kepegawaian, dimana dalam pengusulan seorang Penjabat Bupati menjadi kewenangan Gubernur dengan menunjuk pegawai dalam jabatan Eselon II.
Sama halnya untuk jabatan Gubernur dimana menjadi kewenangan Mendagri untuk menunjuk namun pastinya sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Pasti kita siap melaksanakan dan menyambut keputusan Mendagri,” ujarnya.
Senada dengan itu, penolakan juga dilakukan dari anggota DPR Papua dari wilayah adat La Pago, Jhon Wilil yang dengan tegas menyatakan, dari lima wilayah adat Papua menolak apa yang diusulkan oleh Mendagri.
“Kami mengharapkan penjabat Gubernur dari kalangan sipil. Apalagi negara ini punya SDM yang banyak. Silahkan itu diusulkan di provinsi lain, tapi jangan di Provinsi Papua, karena dari sisi hukumnya juga tidak ada. Kami di Papua butuh penjabat Gubernur dari sipil. Jadi lima wilayah adat dengan tegas menolak rencana itu,” tegasnya.
Menurut Jhon Wilil, ini keliru kalau Mendagri mengambil dari militer, karena fungsi dan tugas dari TNI/Polri itu adalah pengamanan.
“Tugas pengamanan kok masukan ke sipil. Ini bikin kabur air. Ini pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik dan disini akan muncul ketidakharmonisasi antara masyarakat dengan TNI/Polri. Apalagi antara masyarakat dan TNI/Polri hubungannya memang kurang bagus di Papua. Jadi sebaiknya dari sipil saja yang jadi penjabat di Papua,” sambungnya.
Sementara itu, anggota DPR Papua dari daerah Saireri, Yonas Nussy yang mempertanyakan rencana penunjukan penjabat Gubernur Papua dari perwira tinggi TNI/Polri tersebut.
“Ada hal yang membuat rakyat Papua ini bertanya-tanya apakah benar di Papua ini ada terjadi konflik sehingga penjabat gubernurnya ini seorang TNI/Polri,” kata Yonas Nussy.
Ia menjelaskan, jika rakyat merindukan penjabat Gubernur Papua yang benar-benar dari pihak sipil bukan dari TNI/Polri.
“Dari aspirasi rakyat ini, kami sampaikan kepada pemerintah pusat lewat Mendagri bahwa rakyat ingin penjabat Gubernur dari sipil,” cetusnya.
Kemudian anggota DPR Papua dari daerah La Pago, Timotius Wakur juga mempertanyakan apakah di Papua ada kegoncangan hingga harus menempatkan penjabat Gubernur dari TNI/Polri.
“Selain itu, kapan ada revisi undang-undang tentang pemerintahan sipil? Sehingga tiba-tiba Mendagri menempatkan penjabat gubernur dari TNI/Polri. Itu dasarnya apa,” ucapnya.
Masih ditempat yang sama, Yohanis Romsubre, anggota DPR Papua dari daerah Saireri menilai ada by design dengan rencana penunjukan penjabat Gubernur dari TNI/Polri tersebut.
“Kami lihat ada by design untuk itu, yang kemudian diformulasikan dalam Permendagri No 30 tahun 2016, dimana kita lihat Permendagri ini dia mengamankan kepentingan kelompok tertentu. Sehingga yang terjadi di Papua hari ini salah satu perwira tinggi yang mau ditempatkan sebagai penjabat Gubernur nanti. Itu ada masuk didalam setingan untuk mau mengamankan kelompok tertentu,” ungkapnya.
Bahkan, Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathea Mamoyau, S. Sos yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM justru mempertanyakan kenapa harus dari kalangan TNI/Polri yang akan menjadi Penjabat Gubernur Papua.
“Menurut aturan itu memang harus ada yang ditentukan oleh Mendagri untuk menggantikan sementara sebagai pelaksana tugas selama Gubernur dan Wakil Gubernur mengikuti Pilgub serentak ini. Tapi mengapa sampai harus dari kalangan TNI/Polri,” katanya.
Seharusnya pemerintah pusat maupun Mendagri ini membuka mata bahwa perkembangan situasi keamanan di Papua dalam pelaksanaan Pilgub ini bakal rawan.
“Saya pikir dengan menempatan Plt Gubernur dari TNI/Polri akan menambah ricunya keamanan yang menurut mereka menjadi rawan pada saat Pilgub nanti. Jadi saya harap itu menjadi netralitas dalam perkembangan selanjutnya,” harapnya. (lam/ara/rm)
