JAYAPURA (PT) – Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH meminta semua pihak untuk tidak menjadikan kasus KLB di Kabupaten Asmat sebagai kegagalan kesehatan di Papua.
Pasalnya, banyak kemajuan yang telah dicapai Pemprov Papua di bidang kesehatan.
“Kejadian seperti di Asmat pernah juga terjadi di beberapa kabupaten di Papua, hanya saja saya heran kenapa giliran terjadi di Asmat semua akhirnya menilai Papua gagal,” jelas Gubernur Enembe.
Ia menjelaskan, dari dana Otonomi Khusus (Otsus), Kabupaten Asmat mendapat dana sebesar Rp106 miliar.
Dari dana ini 30 persen untuk pendidikan, 15 persen kesehatan, ekonomi 20 persen serta infrastruktur 20 persen.
“Untuk kesehatan saja hanya Rp 15 miliar untuk 16 puskesmas, berapa biaya yang disiapkan untuk petugas kesehatan yang harus mengarungi sungai. Belum lagi membangun sarana dan prasarana kesehatan,” ucapnya.
“Dengan hanya Rp 15 miliar saya rasa tidak cukup untuk membangun fasilitas kesehatan di Asmat yang wilayahnya sulit. Jadi jangan gara-gara kasus Asmat Papua di bilang tidak berhasil,” tambah dia.
Menurutnya, pemerintah dan orang-orang di luar Papua (Jakarta) tidak tahu persis persoalan di Papua, sebab tantangan sangat berbeda.
“Semua harus naik pesawat, menyebrang sungai ditambah tingkat pengetahuan masyarakat akan kesehatan rendah, ini yang harus dilihat,” ucapnya.
Ia tekankan, pelayanan kesehatan di Papua secara umum mengembirakan, yang mana terjadi penurunan angka kematian ibu dan anak.
Oleh karena itu, Papua tidak bisa divonis dari kejadian Asmat, tidak berhasil,” kata dia.
Sesuai data, ujar ia, jumlah Puskesmas dari 370 unit (2015), menjadi 394 (2017), dari jumlah ini 32 unit telah di survey untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Puskesmas terakreditasi.
“Ini peningkatan yang luar biasa. Kemudian ada peningkatan rumah sakit, yang mana di 2014 32 rumah sakit, 2016 35 rumah sakit, 2017 42 rumah sakit, dan sembilan dari jumlah itu sudah terakreditasi,” tandasnya. (ing/rm)
