JAYAPURA (PT) – Anggota Komisi II DPR RI, Libert Christo Ibo, SH, MH menilai bahkan menyoroti bobroknya sistem pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Papua.
Hal ini disampaikan Libert Ibo didepan KPU, Bawaslu, TNI/Polri dan Pemprov Papua saat melakukan pertemuan dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada 2018 di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua.
Ibo mengatakan, Pilkada di Papua selalu saja ada korban jiwa, padahal begitu besar anggaran pengamanan pilkada yang mengalir ke pihak TNI/Polri.
Apalagi, katanya, Pilkda serentak tahun 2018 di Papua, anggaran yang dikeluarkan ratusan milyar ke pihak keamanan.
“Begitu besar anggaran untuk Pilkada di Papua tapi pengamanan tidak berjalan dengan baik,” tegasnya.
Bahkan, Libert Ibo menyatakan, pengamanan yang bobrok karena Kapolda dan Kapolres yang menerima uang, anak buah di lapangan tidak dapat apa-apa, akhirnya mereka tidak bekerja dengan maksimal sebagimana yang kita harapkan.
“Ada bukti dan saya turun langsung ke lapangan tanya anggota. Mereka tidak dapat apa-apa, kasian mereka, ini menjadi perhatian, kita harus kembali ke Jakarta dan panggil Kapolri untuk pertanyakan masalah ini,” bebernya lagi.
Libert Ibo menambahkan, penyelenggaraan Pilkada itu berjalan dengan jujur jika keamanan terjamin. Untuk itu, Polri maupun TNI harus menjamin Pilkada di Papua berjalan dengan damai.
Legislator Partai Demokrat itu menambahkan, pihak kemanan juga harus memberikan keamaman kepada Panwas di lapangan. Sebab, jika panwas tidak berada di lapangan, tentu hasil yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentu hasil pilkada tidak diakui.
Sementara itu, Sekda Papua, TEA. Hery Dosinaen, S.IP, M.KP mengatakan, anggaran Pilkada Papua sudah terdistribusi ke KPU, Bawaslu maupun TNI/Polri sebesar 50 persen.
Sekda mengaku, sesuai dengan kesepakan anggaran KPU sebesar Rp 850 milyar, Bawaslu Rp 250 milyar dan pihak kemanan (TNI/Polri) sebesar Rp 230 milyar.
Sekda menambahkan, Pemerintah Provinis Papua berkomitmen mensukseskan pilkada serentak, karena ini agenda nasional. Untuk itu, semua stakeholder khususnya penyelenggara pemilu dan pihak keamanan harus betul-betul mengawal proses demokrasi yang tinggal menghitung bulan ini. (lam/dm)
