JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta, Selasa (27/3/2018).
Hadir dalam kegiatan ini, para pejabat teras pemerintah pusat, seluruh anggota DPRD Kabupaten Se- Indonesia termasuk para anggota DPRD di Papua dan Papua Barat.
Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo dalam sambutannya meminta kepada para dewan seluruh Indonesia agar menjaga suasana Pilkada damai di seluruh Indonesia. “Tahun ini kita akan selenggarakan 171 Pilkada di seluruh tanah air. Saya titip agar jaga suasana sesuai deklarasi agar betul-betul kita jaga semuanya, agar urusan politik berjalan baik tapi juga urusan ekonomi tetap jalan,” ungkap Presiden Jokowi kepada seluruh anggota DPRD Se-Indonesia yang hadir di Ballroom Paragon Hotel, Jakarta.
Menurutnya, dengan keterbukaan informasi saat ini sangat rawan terjadi pemfitnaan, kabar hoax oleh karena itu diharapkan kepada seluruh anggota dewan agar memberikan pemahaman sehingga kematangan berpolitik, berdemokrasi dapat tercipta.
Ia juga mengajak semua pihak harus sadar bahwa negara Indonesia sangat besar, dengan 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi, sehingga semua pihak diminta untuk menghindari terjadinya suku ras agama (SARA).
“Saya pernah terbang dari Banda Aceh ke Wamena 9 jam 15 menit. Itu kalau terbang dari London Inggris ke turun Istanbul sudah lewat berapa negara mungkin 7-8 negara. Sangat besar dan luas,” katanya.
Dia juga mengaku, Indonesia masih ketinggalan jauh dari semua bidang sehingga dia berharap semua komponen untuk bekerjasama membangun sinergitas pemerintah pusat, kabupaten, maupun DPRD sebagai mitra kerja dalam rangka stabilitas ekonomi, politik semakin baik.
“Bahwa kita harus sadar ada ketimpangan, kemiskinan. Itu tugas kita bersama, ada hal-hal yang harus kerja. Masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Dan saya menunggu saya menunggu rekomendasi dari Rakernas ADKASI ini untuk pemeirntah pusat. Saya tahu persoalan kecil dan detail-detail yang tahu adalah bapak dan ibu semua,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Adkasi Papua, Terius Yigibalom menuturkan, dalam momen Rakernas II ini, Papua dan Papua Barat menyampaikan rekomendasi terkait hal-hal yang mendesak dan perlu dibijaki oleh pemerintah pusat.
“Khusus untuk tanah Papua, beberapa poin yang kami rekomendasikan yakni, pertama untuk percepatan pembangunan dan memperpendek rentang kendali pemerintah kepada masyarakat perlu lakukan pemekaran kabupaten. Karena bagi kami akan jauh lebih tepat sasaran pemekaran kabupaten, dan kampung dibanding provinsi,” katanya.
Mernurutnya, terkait hal ini beberapa kabupaten juga mengusulkan hal ini, sehingga sekarang tugas DPR RI dan pemerintah pusat meninjau kembali sejauh mana perkembangan. Hanya saja, kata Teri hingga saat ini masih ada moratorium dari pemerintah.
“Kami harapkan dalam waktu dekat tinjau ulang, dan bila perlu cabut moratorium,” ungkapnya.
Rekomendasi kedua, kata Terius terkait dengan UU Otsus Plus yang diperjuangkan Pemprov Papua agar ditinjau kembali pemerintah pusat karena apa yang diperjuangkan itu merupakan hasil kajian dan usulan dari akademisi, dan masukan dari semua komponen di Papua.
“Ketiga, soal honorer K1 dan K2 perlu diperjuangkan karena hampir sebagian besar di Papua itu sebagian besar honorer. Sehingga kami Adkasi Papua harapkan hal ini menjadi perhatian, terutama honorer guru, tenaga medis. Ini perlu diprioritaskan untuk menjadi pegawai negeri,” papar Terius yang juga Ketua DPRD Lanny Jaya itu.
Keempat, kata Terius menyangkut standarisasi harga. Sebab hingga saat ini meski pun ada kebijakan dari pemerintah pusat menyangkut harga BBM tetapi dinilai tidak stabil sehingga perlu ada lembaga yang khusus memantau harga ini.
“Terutama harga BBM, maupun harga kebutuhan masyarakat di Papua dan Papua Barat. Terutama didaerah yang dijangkau pesawat, subsidi itu berlaku ketika presiden hadir tapi kalau tidak ada, harga kembali naik,” katanya.
Soal harga ini, menurut Terius harus diawasi karena sangat penting dan menyangkut kepentingan orang banyak. Jika diawasi dengan baik maka program nawacita yang didorong Presiden RI dapat terwujud di tanah Papua.
“Kelima, kami dorong adalah pemilihan kepala daerah agar dikembalikan lewat DPRD. Jadi representasi dari masyarakat ini ada di DPRD. Kami melihat kalau Pilkada langsung memang berdampak negatif bagi masyarakat, fakta di Papua selain penyerapan yang memang boros, tapi juga terjadi konflik baik konflik antar suku, keluarga, golongan dan ini berkepenjangan sehingga untuk menghentikan itu, salah satunya kembalikan ke DPRD,” pungkasnya. (tar/dm)
