JAYAPURA (PT) – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo meminta kepada Penjabat Gubernur Papua, Seodarmo dan jajarannya supaya mensosialisasikan jadwal pelaksanaan pilkada serentak kepada seluruh masyarakat Papua agar dapat menggunakan hak suaranya.
Hal ini diungkapkan Mendagri, Tjahjo Kumolo saat acara
pelantikan Penjabat Gubernur Papua di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Selasa (10/4/2018).
“Saya berpesan kepada Pak Soedarmo untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat secara keseluruhan di Papua tentang tahapan pilkada dalam rangka masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya. Sehingga akan mampu membawa Papua ke depan semakin sejahtera dan juga bisa mempercepat pemerataan pembangunan,” jelasnya.
Mendagri mengingatkan, pemerintah daerah itu bukan hanya seorang
Gubernur, Sekda, SKPD, Bupati/Wali Kota sampai ke aparat kampung. Namun yang namanya pemerintah daerah itu di dalamnya ada Kepolisian dan TNI ada BIN ada Kejaksaan ada MRP, DPRP serta juga ada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan perguruan tinggi sehingga sebagai Penjabat Gubernur Papua harus selalu menjalin sinergi,
komunikasi dan koordinasi, karena kunci sukses pembangunan adalah
masalah stabilitas daerah dan ini yang perlu dijaga dengan baik,” terangnya.
Selain itu, Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih, Gubernur Papua tidak bisa bekerja tanpa dibantu oleh tokoh agama, adat dan tokoh masyarakat yang ada di Papua.
Oleh karena itu, Mendagri mengaku optimis bahwa Penjabat Gubernur Papua, Mayjen TNI (Purn). Soedarmo bisa melaksanakan amanah ini, karena sebelumnya
pihaknya juga pernah menjabat sebagai Penjabat Gubernur Aceh yang mampu membangun suasana Pilkada terbesar pada tahun 2015 lalu, dengan lancar, aman dan sukses.
“Yang memegang penuh kendali kemanan pada Pilkada 2018 di Papua ada Kapolda Papua dan tentu dibackup penuh oleh Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dalam upaya menjaga stabilitas jalannya
Pilkada Papua,” ungkpanya.
Pihaknya juga berharap kepada Penjabat Gubernur Papua untuk bisa menjalankan roda pemerintahan di Papua, melanjutkan program-program yang telah dicapai selama lima tahun membuat inovasi-inovasi, mengajak kabupaten/kota di Papua untuk bersinergi guna mempercepat
pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial di Papua. (ing/dm)
