JAYAPURA (PT) – Situasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMP di Kampung Arwanop, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika mengalami kendala serius alias gagal dilaksanakan.
Pasalnya, sekitar 30 siswa SMP dikabarkan tidak dapat mengikuti proses UNBK dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya UNBK mengingat tidak tersedianya fasilitas serta tenaga pendamping dan pengawas dalam ujian tersebut.
Hal ini juga dilatarbelakangi oleh peristiwa kekerasan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) terhadap 18 guru di Kampung Aroanop pada 13 April 2018. Sehingga para guru merasa trauma secara psikologis, disamping para guru tersebut telah dievakuasi dari Kampung Arwanop ke Timika belum lama ini.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. A.M Kamal mengatakan, atas kondisi tersebut, ada sekitar 30 lebih siswa yang tidak dapat mengikuti UNBK. Tentunya ia sangat menyayangkan hal itu terjadi.
Ia berharap, atas kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Muhadjir Effendi dalam rangka kunjungan kerjanya di Mimika pada Senin (23/4/2018) dapat menjawab solusi terbaik untuk para siswa yang tidak dapat mengikuti UNBK, terlebih menjawab persoalan kekerasan yang dialami 18 guru tersebut.
“Kepolisian sebagai garda terdepan yang menjamin keamanan akan tetap hadir di tengah-tengah masyarakat guna memberikan perlindungan dan pengayoman sesuai ketentuan dalam undang-undang kepolisian RI,” tegasnya.
Dijelaskan, sesuai dengan UU No 2 pasal 13, jelas bahwa polisi sebagai pelindung dan pengayom rakyat. Maka dari itu polisi datang ke Kampung Banti dan Utikini untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Atas kondisi tersebut, tambah Kamal, ke depan akan dibangun pos keamanan permanen sehingga anggota kepolisian selalu berada disekitar masyarakat.
“Di sana ada sekitar 6 kampung. Kita akan bangun pos permanen pengamanan,” pungkasnya. (jul/dm)
