JAYAPURA (PT) – Kepala Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, Suzana Wanggai mengatakan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw RI-PNG ditangani oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Pusat.
“Penanganan PLBN Skouw telah diambil alih oleh BNPP Pusat,” ungkapnya.
Menurutnya, penanganan fasilitas PLBN Skouw termasuk fasilitas toilet diluar tanggungjawab Provinsi Papua.
Seperti diketahui sebagian toilet di PLBN Skouw rusak, hal ini yang sangat disayangkan Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua.
“Sangat disayangkan gedung sebesar itu tapi pengelolaannya tidak berjalan baik, apalagi ini menyangkut toilet umum dan ketersediaan air. Padahal itu kebutuhan dasar yang sangat diperlukan,” kata Suzana.
Dirinya mengaku, tidak mengetahui apakah ada pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengelola PLBN atau tidak, namun yeng jelas semenjak diresmikan oleh Presiden Jokowi, pengawasan diambil alih oleh BNPP.
“Jika masih dikelola oleh pemerintah daerah tentu tidak akan seperti ini. Jelas sangat disayangkan jika gedung yang besar ini sudah terbangun tapi tidak didukung perawatan yang baik,” ujarnya.
Menyinggung soal perputaran uang, kata dia, di wilayah perbatasan ada masing-masing instansi baik Bea Cukai, Imigrasi, Karantina dan lainnya tentu dengan aturan yang jelas.
“Jadi pungutan yang ada itu resmi dan masuknya ke masing-masing instansi yang ada disana, tetapi untuk pemeliharaan PLBN itu dikelola oleh BNPP. Jadi sangat disayangkan jika saat ini tidak terurus dengan baik,” pungkasnya. (ing/dm)
