JAYAPURA (PT) – Salah satu kader dari Partai Demokrat Kabupaten Tolikara, Benny Kogoya yang juga sebagai Tokoh Pemuda Kabupaten Tolikara menilai bahwa banyak kader partai politik yang masuk dalam penjaringan Panitia Pemungutan Distrik (PPD).
Oleh karena itu, ia meminta KPU Kabupaten Tolikara dapat bekerja netral, transparan dan tidak berpihak kepada salah satu pihak ataupun terhadap pimpinan partai politik.
Sebab, dirinya sebagai anak daerah berharap dalam penjaringan PPD, KPU harus memverifikasi calon anggota PPD yang sudah ditetapkan sebelum dilantik.
“Karena saat ini kami melihat banyak intervensi dan punya kepentingan, tapi hal itu biasa dalam bepolitik. Kami harapkan setelah penjaringan harus distreshing lebih dulu yang di keluarkan dari PPD sebelum pelantikan,” tegasnya.
Dijelaskan, penjaringan enam besar dan tiga besar sudah dilakukan dan dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan proses pelantikan, tapi tetap masih menunggu pengajuan keberatan dari masyarakat.
“Kami harap, sebelum pelantikan, KPU Tolikara harus memperhatikan pengajuan keberatan dari masyarakat dan secepatnya ditindaklanjuti dengan memperhatikan UU PKPU yang berlaku, karena kader partai yang masuk PPD ada kepentingan politik tertentu. Sehingga tidak lagi menjaga netralitas kinerja PPD kedepan dan bisa menjadi rawan konflik, ” beber Benny Kogoya yang merupakan mantan Wakil Ketua DPRD Tolikara.
Diakuinya, ketika ada masyarakat yang mengajukan keberatan tentang calon PPD yang terlibat dalam partai politik, maka KPU Tolikara harus memverifikasi calon PPD yang sudah ditetapkan, lalu dilantik agar tidak kerja dua kali.
Pasalnya, PPD dianggap rawan konflik karena dirinya tidak akan menjadi netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pileg 2019 nanti.
“Jadi sebagai kader partai politik dan juga sebagai tokoh masyarakat serta tokoh pemuda Kabupaten Tolikara berharap KPU dapat bekerja profesional dan netral dan tidak memihak kepada salah satu Parpol,” tandasnya. (ara/dm)
