JAYAPURA (PT) – Pemerintah Provinsi Papua bakal mengambil tindakan tegas jika masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang terus melakukan aksi-aksi pemalangan terhadap fasilitas umum yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.
Demikian ditegaskan Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo kepada wartawan di Kantor Gubernur, Senin (14/5/2018).
“Kalau ada yang menghambat jalannya roda pemerintahan, kita harus mengambil tindakan tegas,” kata Soedarmo.
Soedarmo menjelaskan, jika masyarakat tidak suka atau tidak senang dengan kebijakan Bupati maka sasarannya Bupati saja dan jangan sampai fasilitas umum yang jadi sasaran.
“Saya sudah komunikatif, sejak awal saya sudah menerima aspirasi mereka mulai perorangan maupun kelompok yang tidak puas dengan kebijakan Bupati. Bahkan saya langsung ke Pegunungan Bintang,” terangnya.
“Artinya saya sudah sangat komunikatif sebagai Penjabat Gubernur termasuk dari Forkompimda, kita minta itu dihargai,” imbuhnya.
Ia mengaku, persoalan untuk menetepkan, mencabut atau mengganti Bupati ada aturannya. Bahkan tidak bisa sembarangan, karena ini negara hukum.
Sehingga tidak bisa seorang Bupati begitu saja bisa dicopot kemudian diganti.
“Nggak bisa itu dilaksanakan, makanya saya minta kalau mereka masih berbuat seperti itu, saya juga akan bertindak tegas,” tegasnya lagi.
Bahkan iapun mengaku sudah kehilangan kesabaran, sebab ia menilai apa yang dilakukan masyarakat di Pegunungan Bintang sudah sangat mengganggu pelayanan publik.
“Saya sudah kirim tim ke Pegunungan Bintang. Pemerintah ini sudah sangat komunikatif, jadi jangan karena kepentingan mereka, roda pemerintahan tidak jalan disana,” jelasnya.
“Pengaduan masyarakat tetap kita laksanakan, namun kita berharap mereka mengerti, sebab untuk proses hukum itu tidak semudah membalikan telapak tangan, namun perlu waktu,” tandasnya.
Disinggung mengenai kondisi di Kabupaten Pegunungan Bintang saat ini, dirinya mengaku, situasi dan kondisinya saat ini sudah kondusif.
“Mulai kemarin juga sudah kondusif, tetapi kita harap kepada seluruh pimpinan kelompok yang melakukan demo untuk tidak melakukan pemalangan terhadap fasilitas umum milsanya di bandara, rumah sakit, ini merupakan kepentingan masyarakat,” tambanhnya.
Sekedar diketahui bahwa sebelumnya sekitar 500 orang warga dari lembaga masyarakat adat dan pemilik hak ulayat tanah memblokade Bandar Udara Oksibil. (ing/dm)
