JAYAPURA (PT) – Dalam rangka menyikapi permasalahan teroris yang terjadi belakangan ini, Majelis Rakyat Papua (MRP) selaku lembaga kultur orang asli Papua menilai perlu dilakukan antisipasi guna menyikapi permasalahan tersebut terjadi di Papua.
Terkait dengan itu, MRP melakukan rapat konsentrasi dengan aparat TNI/Polri guna membahas langkah-langkah apa yang akan dilakukan sehingga masalah teroris tidak terjadi di Papua.
Rapat kerja konsentrasi MRP tersebut dihadiri langsung Kapolda Papua, Irjen Pol. Boy Rafli Amar dan Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI. George Supit bersama Forkompimda Kabupaten Keerom, Jumat (18/5/2018) di ruang Rapat MRP.
Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan, sesuai tugas dan kewajiban MRP adalah untuk menjaga integrasi nasional dalam rangka pengamalan Pencasila dan UUD 1945 serta menjaga 4 pilar bangsa dan lebih khusus menjaga memelihara kerukunan hidup umat beragama di tanah Papua.
“Menyikapi masalah teroris, maka MRP mengutuk aksi teroris atas perbuatan yang keji oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atau tidak berperikemanusiaan sehingga menelan korban jiwa dari pihak masayarakat sipil juga aparat keamanan,” tegas Ketua MRP.
Diakuinya, tanah Papua merupakan tanah damai yang patut dijaga bersama agar tidak terjadi hal-hal serupa yang mengganggu ketenangan dan kedamaian yang dibangun dan jaga selama ini.
“Menyingkapi aksi teror yang terjadi di Papua yakni di Kabupaten Mimika dimana Densus 88 Polda Papua telah berhasil menangkap dua orang yang diduga terkait jaringan teroris. Kemudian dugaan kegiatan radikalisme dibawa pimpinan Jafar Umar Talib di wilayah Kabupaten Keerom. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari kita bersama,” bebernya.
Ditambahkannya, sesuai pasal 21 ayat 1 point a UU No 21 tahun 2001 bahwa MRP wajib meminta keterangan kepada pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kota mengenai yang hal-hal kait dengan
perlindungan hak-hak orang asli Papua.
Dengan demikian, menyikapi persoalan belakangan ini maka dinilai penting bagi MRP untuk melakukan rapat berasama Pangdam dan Kapolda Papua serta Forkompimda Kabupaten Keerom guna menyampaikan upaya-upaya pencegah dini terhadap gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kelompok yang berseberangan dengan ideologi NKRI. (ai/dm)
