JAYAPURA (PT) – Badan Pembedayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua diminta terus meningkatkan pembinaan terhadap perlindungan perempuan dan perlindungan anak.
Demikian diungkapkan Staf Ahli Gubernur, Ani Rumbiak yang mewaliki Pj. Gubernur Papua pada penutupan kegiatan Fasilitasi Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK, Rabu (23/5/2018).
“Saya harap kepada penyelenggara agar bisa melahirkan inovasi guna merumuskan kebijakan-kebijakan dalam rangka pembinaan, perlindungan serta membangun yang berkesinambungan,” terangnya.
Dijelaskan, hal tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, mitra strategis non pemerintah secara khusus dalam rangka penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak di Provinsi Papua.
“Dengan program memfasilitasi proses penguatan kapasitas kader posyandu dan PKK yang perlu disikapi bersma adalah bagaimana implementasi dan indikator pencapaiannya di lapangan,” katanya.
Dengan harapan, lanjut Ani Rumbiak bahwa program atau kegiatan bukan sekedar kegiatan biasa-biasa saja, akan tetapi mampu meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Papua.
”Saya harap kita memiliki beban moril untuk membina dan melayani masyarakat secara khususu kesehatan ibu dan anak yang paling terkecil seperto posyandu,” ucapnya.
Dikatakannya, dengan terbangunnya kemitraan dengan organisasi non pemerintah seperti TP PKK dengan kader posyandu di kampung, maka akan ada keseimbangan antara kebijakan yang diturunkan.
“Tetapi juga ada timbal baik dari tingkat kampung yang menjadi masukan agar kedepannya dapat menjadi tingkat provinsi dalam rangka pembinaan, perlindungan, pemberdayan bagi perempuan dan perlidnungan anak,” tandasnya. (ing/dm)
