SENTANI (PT) – Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Jayapura akan menjalin kerjasama dalam bentuk Memorandum of Understanding (MOU) dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada proses kepengurusan segala perizinan.
Semua itu dilakukan dalam rangka merangkul masyarakat, perusahaan dan pengusaha lainnya agar terdaftar dalam program Badan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS-TK) sebagai peserta yang merupakan program Pemerintah Pusat.
“Jadi, hari ini, Kamis (31/5/2018) agendanya itu merupakan pembahasan pengajuan MoU kami dengan DPMPTSP di Kabupaten Jayapura. Sedangkan untuk DPMPTSP di Kota Jayapura itu kita sudah menjadi persyaratan disana, karena masih banyak badan usaha disini yang belum melindungi para pekerjanya,” kata Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jayapura, Adventus Edison yang diwawancara usai rapat.
“Rapat yang dilaksanakan di Aula Lantai I Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani itu membahas usulan MoU BPJS Ketenagakerjaan dengan DPMPTSP,” kata Adventus sambil mengatakan bahwa Wakil Bupati Jayapura baru mengetaui adanya BPJS Tenaga Kerja.
Diakuinya, dengan adanya kerjasama ini maka diharapkan agar seluruh perusahaan dan pengusaha dalam proses kepengurusan izin nantinya wajib melampirkan Kartu BPJS-TK.
“Apakah itu dalam kepenguruzan memperpanjang izin maupun mengurus izin-izin baru yang wajib melampirkan kartu peserta BPJS-TK. Kita akan bangun komunikasi dulu karena kita butuh dukungan, karena yang kita tangani itu bukan masyarakat umum namun hanya para pekerja yang ada di Kabupaten Jayapura,” bebernya.
Menurutnya, program ini merupakan program yang memang sudah sejak lama direncanakan dari tahun 2016, namun belum terlaksana dengan maksimal.
“Rapat bersama antara BPJS-TK dengan Pemkab Jayapura di tahun 2016 itu, kami sudah mengajukan MoU namun hingga sekarang ini belum ada jawaban sama sekali. Sambil menunggu MoU itu, telah keluar juga instruksi Bupati Jayapura yang akan diedarkan oleh kami kepada seluruh OPD.
Itu artinya Pemkab Jayapura sudah memberi respon positif dalam hal tersebut, tinggal tunggu MoU baik dengan Pemkab Jayapura maupun DPMPTSP,” imbuhnya.
Untuk diketahui rapat atau pertemuan itu dipimpin oleh Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro dan juga dihadiri Kepala DPMPTSP Kabupaten Jayapura, Henock Puraro. (tm/dm)
