WAMENA (PT) – Sekretaris Tim Sukses Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut satu LUKMEN, Terius Yigibalom sangat mewanti-wanti terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah distrik di Kabupaten Lanny Jaya.
Hal ini dikarenakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lanny Jaya yang belum dirampungkan dengan baik.
Terius Yigibalom mengungkapkan, dalam penetapan DPT Lanny Jaya terjadi penggelembungan suara di enam distrik di Lanny Jaya.
Oleh karena itu, pihaknya telah melaporkannya ke Panwas dan Bawaslu Provinsi Papua hanya saja tidak ditindaklanjuti.
“Terakhir pleno KPU Provinsi Papua telah mengeluarkan catatan khusus untuk distrik-distrik yang bermasalah. KPU Papua perintahkan kepada KPU Lanny Jaya untuk dilakukan pencermatan dengan menghadirkan saksi paslon, dinas teknis tetapi sejak pleno di KPU Provinsi Papua hingga saat ini tidak pernah lakukan itu,” ungkap Terius saat ditemui di Wamena, Sabtu (23/6/2018).
Ia sangat hawatir kalau data yang dipakai untuk Pilgub pada tanggal 27 Juni 2018 atau saat pencoblosoan adalah data yang bukan hasil perbaikan atau masih menggunakan data versi KPU.
“Saya lihat saat ini sudah distribusi logistik. Yang lebih parah KPU mengeluarkan surat bahwa Kasubag Data hilang dan meminta Kapolres untuk melacak. Tapi saya mau katakan dan menduga bahwa ini bagian dari skenario KPU Lanny Jaya dan Panwas Lanny Jaya sengaja supaya biar data mereka yang dipakai ketika Pilgub,” tegasnya.
Menurutnya, hal ini tidak boleh terjadi karena akan merugikan LUKMEN dan Josua.
Untuk itu, ia mewanti-wanti bila setelah Pilkada Gubernur ini terjadi pemilihan suara ulang.
“Ini prediksi saya bisa ada PSU. Oleh karena itu paling tidak sebelum kesana harus selesaikan masalah ini. Kalau tidak lakukan, maka ini rawan PSU,” tuturnya.
Mengenai potensi PSU, Terius sangat tidak mengharapkan terjadi mengingat akan terjadi pemborosan anggaran.
Ia lantas merincikan tentang jumlah DPT secara keseluruhan tidak permasalahkan hanya saja ada beberapa distrik yang memang data DPT-nya sangat tidak rasional.
Misalnya, lanjutnya, di Disrik Pirime DP4 sebanyak 5.500 jiwa, namun saat pleno DP4 turun menjadi 170.
Distrik Golo dari 4000 dikurangi 1200, sedangkan di Mbruwa DP4 maupun data pemilu terakhir 8.000 jiwa, namun tiba-tiba DPT melambung hingga 11 ribu.
“Sedangkan di ibukota kabupaten yang notaben adalah pusat tetapi jumlah hanya 8.000 jiwa saja, sedangkan Mbruwa yang baru dimekarkan mencapai 11 ribu. Ada beberapa distrik lain yang bermasalah yakni Balingga, Balingga Barat, Nogi. Ini tidak rasional dan kami sudah laporkan ke DKPP,” bebernya.
Terkait permintaan KPU ke Polres terkait hilangnya Kasubag Data, Terius meminta ke pihak Polres agar segera menelusuri keberadaan Kasubag Data tersebut karena merupakan orang yang paling tahu tentang data ini. (mal/dm)
