JAYAPURA (PT) – Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua, Yusuf Yambe Yabdi mengatakan, anggaran yang diajukan KONI kepada Pemprov Papua untuk pembinaan prestasi sebesar Rp 255 miliar dan pengembangan kebijakan manajemen olahraga Rp 30 miliar lebih dengan total Rp 285 miliar lebih.
“Kami sudah menerima surat dari Gubernur sebagai dinas yang menangani olahraga untuk melihat kembali usulan KONI,” ungkap Yambe Yabdi kepada wartawan di Jayapura, Senin (2/7/2018).
Ia meminta KONI segera menggelar rapat kerja untuk membicarakan masalah anggaran Traning Center (TC) atlet PON XX tahun 2020.
Sebab dalam mengajukan anggaran, dirinya menyarankan agar KONI lebih detail merinci pos anggaran yang diperlukan, kemudian akan dilihat besama-sama dalam rapat kerja.
“Kita tidak bisa tunggu uang langsung datang tapi rapat-rapat harus segera dilakukan dalam rangka prestasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam persiapan TC ada persiapan umum, khusus, pra kompetisi dan kompetisi sehingga masing-masing persiapan ada konsekuensi anggarannya.
“Jadi kita bicara per persiapan saja jangan dulu secara global. Sehingga pemerintah dengan kemampuan yang ada berfikir bagaimana membiayainya,” katanya.
Untuk itu, baik KONI maupun cabang-cabang olahraga harus merincikan pos anggaran yang akan disampaikan ke pemerintah untuk disikapi, baik dalam APBD, perubahan atau anggaran induk itu bukan soal yang penting pembagiannya jelas.
“Kami minta Binpres KONI menyampaikan kepada KONI dan dilanjutkan kepada pemerintah. Karena ketika ada biaya Gubernur pasti akan kembali bertanya kepada kami dan sampai sekarang kami belum bisa memberikan jawaban karena KONI belum pernah gelar rapat untuk melihat pembiayaan,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya menyarankan sebaiknya KONI menggelar rapat kerja karena pemerintah tidak mungkin membiayai sesuat yang tidak terukur.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo menilai usualan dana yang diajukan KONI tidak ada masalah dan sah-sah saja, namun saat ini Pemprov Papua belum bisa penuhi karena masih akan dibahas di APBD Perubahan.
“Sekarang ini belum bisa karna waktu pembahasan APBD 2018 lalu ada pertimbangan karena berkaitan dengan pembiayaan Pilkada. Apalagi kebutuhan PON bukan hanya soal TC saja, tetapi juga pembangunan venue dan lainnya,” terang Soedarmo. (ing/dm)
