JAYAPURA (PT) – Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah (GEL) Papua berharap Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo tidak menutup mata dan malas terhadap pengusaha Papua.
“Penjabat Gubernur jangan tutup mata dan malas tahu terhadap pengusaha Papua. Kami akan terus berjuang dan mengawal apa yang selama ini sudah diperjuangkan. Penjabat Gubernur hadir di Papua untuk berpihak kepada masyarakat Papua dengan kebijakan yang benar dan baik,” tegas Koordinator GEL Papua, Stenly Kaisiri kepada wartawan, Selasa (3/7/2018).
Ia berharap, Penjabat Gubernur Papua bisa membuka ruang dan hati untuk duduk bersama dengan pengusaha GEL asli Papua.
“Kami tidak mungkin bisa mengintervensi pemerintah apabila pelantikan berlangsung. Namun kami ingin jaminan dari Gubernur terkait dana Rp. 75 miliar ini tetap aman, karena Djuli Mambaya selaku Kepala Dinas PU sudah memberikan kepastian bagi pengusaha Papua. Jadi siapapun pejabat yang akan mengganti harus melanjutkan tidak boleh merubah,” katanya.
Ia mengatakan, pihaknya tidak ingin mengintervensi pemerintah soal rencana pemberhentian sementara Kepala Dinas PUPR, namun dirinya khawatir dengan adanya pergantian perjuangan ratusan pengusaha GEL sejak 2017 lalu bakal sia-sia.
“Proyek yang kami kerjakan itu penunjukan langsung bukan melalui paket lelang sesuai Perpres No 84 tahun 2012, yang mana Rp. 500 juta ke bawah diperuntukan bagi pengusaha yang ada di wilayah pesisir pantai, dan Rp. 500 juta ke atas bagi pengusaha di wilayah pegunungan. Ini yang kami rasa perlu kami sampaikan kepada Penjabat Gubernur,” kata Kaisiri.
Terkait paket GEL, jelasnya bahwa sudah diperjuangkan 388 pengusaha sejak tahun 2017. Yang mana anggaran sudah disetujui oleh DPRP dan pemerintah sebesar Rp 75 miliar.
“Ini yang kami mau kawal, apalagi ada kabar akan ada pergantian Kepala Dinas PU. Kami kuatir dana Rp. 75 miliar itu nantinya dimanfaatkan oleh oknum atau kelompok yang ingin memanfaatkan situasi, makanya kami ingin minta jaminan kepada gubernur,” ujarnya.
“Rp. 75 miliar ini kami perjuangkan dengan air mata dan darah bahkan tiga orang meninggal hanya memperjuangkan hal ini. Kami tidak ingin kemudian dana tersebut dirampok setelah adanya pergantian pejabat,” sambungnya.
Ditempat yang sama, Jimmy Helakombo, tokoh masyarakat menilai bahwa Otsus di Papua tidak berjalan dengan transparan dan tidak berpihak kepada masyarakat.
Apalagi Penjabat Gubernur sering mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan prosedur.
“Sebelumnya kami ingin bertemu Penjabat Gubernur di kantor, tetapi beliau justru mengeluarkan statement yang mengatakan tidak tahu menahu dan tidak takut tekanan dari siapapun. Kami bukan menekan, tetapi kami bicara tentang kebenaran,” kata Helakombo.
Dirinya menyarankan, ada baiknya sebelum mengeluarkan kebijakan, Penjabat Gubernur Papua lebih dulu melihat suatu masalah secara utuh, tidak boleh bertindak diluar dari aturan yang ada.
“Kita ini datang untuk menuntut hak-hak orang Papua dan kami tidak takut. Ini jelas ada orang yang ingin memanfaatkan situasi ini,” pungkasnya. (ing/dm)
