JAYAPURA (PT) – Pemerintah Provinsi Papua menilai keterwakilan perempuan di partai politik atau lembaga legislatif belakangan ini telah menjadi obsesi perempuan.
Selain itu, keterwakilan perempuan juga berdampak pada rendahnya kapasitas representasi perempuan.
Kenyataanya masih sedikit perempuan yang memegang tumpuk kepemimpinan di jabatan-jabatan publik di negeri ini dan tentu ini adalah persoalan yang dibenahi oleh negara.
“Kita tentu berharap melalui pelatihan penguatan kapasitas ini, para kaum perempuan yang ingin maju pada Caleg 2019 mendatang, mereka nanti mendapatkan pelajaran tentang tata cara dan strategi bagaimana sistem demokrasi dan kuota 30 persen secara nasional khusus di Papua. Sehingga pada Pileg nanti keterwakilan perempuan itu ada jangan sampai hanya di dominasi kaum laki-laki,” ungkap Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa, SH saat membuka kegiatan penguatan kapasitas bagi perempuan potensial bakal calon anggota legislatif berkerja sama dengan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Rabu(11/7/2018).
Dikatakan, Pemprov Papua kini berharap agar pada Pileg 2019 mendatang bisa diisi 25 persen keterwakilan perempuan baik di kursi DPR Papua maupun DPRD Kabupaten/Kota yang ada di Papua maupun DPR RI.
“Jadi perempuan Papua punya hak untuk berbicara tentang Pemerintah, pembangunan, pereknomian, pendidikan dan kesehatan terhadap masyarakat di Papua ini,” terangnya.
Menurutnya, kedudukan perempuan sama dengan laki-laki. Selama ini perempuan Papua selalu ada diluar dan tidak dipandang, sehingga untuk meperjuangkan semua hal ini maka mereka tidak boleh ada diluar tetapi harus masuk ada di dalam lembaga seperti DPR.
“Khusus di Papua ini paling tidak 25 persen diisi oleh kaum perempuan baik di kursi DPR Papua dan DPRD seluruh Kabupaten/Kota pada Pileg 2019 mendatang,” pungkasnya. (ing/dm)
