JAYAPURA (PT) – Sekertaris Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Protasius Lobya mengatakan, penerapan sistem SKS dan UKBM masih dalam pengembangan guna menunjang mutu pendidikan di Papua.
“Model itu harus sampai kepada ukuran capaiannya, terukur dan jelas kualitas mutunya. Jadi sistem ini masih dalam proses pengembangan, nanti kalau sudah terukur penyacapaiannya akan reapertasi ke sekolah lain,” ungkapnya usai pembukaan Wokshop Penguatan SKS SMA di Aula LPMP, Kamis (19/7/2018).
Dikatakan, program ini memberikan ruang kesempatan bagi siswa di Jayapura yang berkemampuan lebih, yang dapat mencapai kelulusan dengan pola sistem kredit.
“Jadi ada yang bisa 2 tahun selesai. Itu tidak dilarang karena itu memang diamanatkan oleh aturan juga,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Workshop yang juga Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Jayapura, Laba Sembiring menjelaskan, sistem SKS adalah pola yang cocok di Papua, karena siswa yang punya kemampuan yang minimal bisa dibawa setara dengan yang diatasnya dengan sebuah layanan yang bagus.
“Kami tidak samakan dengan pola yang lama yang sama semua dalam satu kelas kumpul. Yang pintar yang sedang yang kurang. Nah dengan pola SKS ini tidak seperti itu, kami bisa klasifikasikan bimbingan, ada semester pendek yang di berikan, ada penguatan yang bisa dibuat,” ucapnya.
“Sehingga mereka timbul percaya diri tidak ada panismen, tidak ada hukuman untuk tahan kelas. Ini yang membuat siswa kami di Papua down mentalnya, seakan di fonis tahan kelas, dalam sks ini tidak ada seperti itu, yang kemampuanya kurang diambil materi sedikit, jadi siswa mengerjakan modul, selesai modul 1 bisa lanjut ke modul 2 dan sampai seterusnya, di situlah yang dapat menentukan kecepatanya itu, jadi bisa 2 tahun saja, atau 4 semester,” ucapnya menambahkan.
Menurutnya, penerapan SKS di Papua yang pertama sudah melakukannya adalah SMAN 3 Buper dan tiga sekolah lainnya.
Oleh sebab itu, Dinas Pendidikan untuk bisa proaktif dan tidak hanya untuk beberapa sekolah saja melainkan bisa diterapkan di seluruh Papua. (ai/dm)
