JAYAPURA (PT) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Ratapan Kemanusiaan Alguru di Nduga menggelar demo damai di halaaman Kantor DPR Papua, Kamis (19/7/18).
Mereka meminta aparat keamanan menarik diri dari Nduga pasca penyerbuan ke kampung Alguru.
Bahkan, mereka juga mendesak pemerintah harus bertanggunjawab terhadap korban penembakan warga sipil Alguru.
“Pemerintah segera bertanggung jawab terhadap pemulihan kondisi keamanan warga sipil di Nduga,” ungkap
Koordinator aksi, Remes Ubruangge saat menyampaikan orasi dihadapan Ketua DPR Papua, DR. Yunus Wonda, SH, MH didampingi Ruben Magai, Nason Utty, Laurenzus Kadepa, Elvis Tabuni, Gerson Soma, Emus Gwijangge dan Yohanes Ronsumbre serta perwakilan dari Komnas HAM RI, Sandrayati Moniaga, SH.
Selain itu, pendemo juga mendesak, pemerintah segera membuka akses untuk pembentukan Tim Pencari Fakta dan segera menarik pasukan non organik dan organik dari Nduga.
Dikatakan, masyarakat hanya ingin hidup di negerinya tanpa teror dan kini masyarakat Alguru berduka.
“Kami akan boikot Pilpres 2019 kalau Presiden Jokowi tidak bisa menyelesaikan masalah pelangggaran HAM yang terjadi di Papua,” koar salah satu perwakilan mahasiswa ketika menyampaikan orasinya.
Dalam pernyataan sikapnya, pendemo menyampaikan tiga hal yakni, mendesak Jokowi menghentikan operasi militer di Nduga.
Kemudian mendesak Presiden mencopot Kapolri, Kapolda Papua, Panglima TNI, Pangdam XVII/Cenderawasih karena dianggap telah melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil di Nduga.
Selain itu, mendesak Presdien membuka akses pekerja HAM independen ke Nduga untuk dapat fakta, juga membuka akses bantuan kemanusiaan di Nduga, serta mendesak pemerintah Australia, Inggris, Belanda dan negara lainnya segera menghentikan bantuan militer kepada TNI/Polri ke Indonesia.
Sementara itu, Ketua DPR Papua, Yunus Wonda yang menerima aspirasi mahasiswa mengatakan, sejak peristiwa di Nduga pihaknya sudah mengambil sikap dan meminta penarikan semua pasukan di Nduga.
“Kami akan terus mendesak hingga kehidupan masyarakat kembali normal. Kami sudah melakukan apa yang mesti kami lakukan,” terang Yunus Wonda.
“Semua pasukan keamanan harus ditarik dari Nduga,” katanya.
Menurutnya, bukan hanya tanggungjawab DPR Papua utusan Nduga, tapi semua anggota DPR Papua.
“Apa pun alasannya, semua pasukan keamanan harus ditarik dari Nduga, karena disana bukan daerah operasi militer,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Komnas HAM RI, Sandrayati Moniaga yang hadir menerima demonstrasi menyampaikan turut berduka cita yang mendalam kepada masyarakat yang menjadi korban atas kasus teraebut.
Baik korban Nduga maupun korban yang terjadi di daerah lain di Papua.
“Bagi Komnas HAM, semua manusia sama, apakah dia orang Papua atau bukan, bagi kami semua sama,” bebernya.
Diakuinya, masalah di Nduga bukan saja terjadi di Papua melainkan di daerah lain seperti di Aceh, Maluku, Kalimantan dan Jawa juga mengalami hal yang sama.
“Sampai sekarang ribuan korban belum mendapat keadilan. Sehingga pemeintah bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini,” katanya.
“Kami lembaga independen akan terus mendorong pemerintah menindaklanjuti. Pernyataan dari suadara kami dengar dan kami akan terus sampaikan,” pungkasnya. (ara/dm)
