JAYAPURA (PT) – Untuk menekan pengkapakan ikan secara ilegal, Pemerintah Provinsi Papua akan mengusulkan penambahan peralatan khususnya alat kontrol illegal fishing ke Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pj. Gubernur Papua, Soedarmo mengaku, sudah membicarakan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Papua.
“Apa yang diperlukan DKP Papua sudah dibicarakan dengan Menteri Susi untuk bisa menambah peralatan, khususnya pengontrolan illegal fishing,” kata Soedarmo kepada wartawan, Senin (7/8/2018).
Meskipun demikian, DKP Papua juga harus memberikan dukungan tambahan dengan menyurat ke Kementerian Kelautan dan Perikakan, agar apa yang dibutuhkan bisa segera di akomodir.
“Saya sudah sampaikan hal ini ke DKP Papua, agar segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Soedarmo menekankan yang namanya ilegal tidak boleh dibiarkan terjadi di Papua.
Sebab, dari sisi pendapatan daerah tidak didapat pemerintah, tetapi justru yang mendapat untung adalah para pelaku.
“Ini jelas sudah tidak betul dan harus segera ditindak tegas,” kata Soedarmo.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, FX Mote mengatakan, selama ini Pemprov Papua belum memiliki kapal pengawas.
Untuk itu, pihaknya sedang mengagendakan pengadaan satu unit kapal pengawas untuk meminamilisir risiko pencurian ikan di kawasana perairan selatan Papua.
“Kita ada pengadaan kapal untuk pengawasan, rencananya akan diadakan satu unit untuk mengawasi perairan Mimika hingga Merauke. Kapal itu cukup besar untuk mencapai 12 mil laut,” pungkas Mote. (ing/dm)
