JAYAPURA (PT) – Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo mengancam akan menghentikan pemberian bantuan dana Otonomi Khusus (Otsus) bidang pendidikan terhadap Fakultas Fisip Uncen Jayapura, bila terbukti bersalah saat Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (Ospek) atau Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).
Sekedar diketahui, kegiatan ospek Fakultas Fisip Uncen Jayapura tiba-tiba heboh di media sosial terkait dengan penggunaan atribut Papua Merdeka dan nyanyian Bintang Kejora.
“Kami nanti akan dilihat dan mungkin untuk fakultas itu kita akan hentikan bantuan dana Otsus. Penghentian bantuan ini dimulai kalau terbukti (bersalah),” Tegasnya kepada wartawan disela-sela kunjungannya ke Pelabuhan Jayapura, Selasa (14/8/2018).
Sebab, kata Soedarmo yang saat ini masih aktif sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai tindakan BEM Fisip Uncen sebagai sebuah penyimpangan.
“Sekali lagi saya tegas sudah minta kepada pihak keamanan untuk dilakukan pemeriksaan. Namun tadi pagi (Selasa 14 Agustus 2018) informasinya masih tetap dilakukan,” kata Soedarmo.
Ia menilai kegiatan yang menyimpang di kampus seperti ini, memang perlu ada penyidikan dan menjadi kewenangan Polda.
“Saya sudah minta untuk dilakukan penindakan dengan harapan bisa segera ada hasil dan penindakan agar kejadian serupa tak terjadi di masa mendatang,” kata Soedarmo.
Sebab, kata Soedarmo, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisip Uncen Jayapura yang melaksanakan kegiatan diluar dari aturan dengan mewajibkan penggunaan atribut maupun simbol papua merdeka, saat kegiatan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (Ospek) atau Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).
Dilaporkan, dari 22 poin persyaratan perlengkapan yang harus disediakan mahasiswa baru Fisip Uncen, tiga diantaranya diwajibkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) setempat untuk mengenakan gelang Papua Merdeka di tangan kiri.
Selanjutnya, membuat papan nama ukuran 30 x 20 yang bertuliskan nama mahasiswa dan kata referendum yang digantung di leher.
Proses ospek demikian pada akhirnya langsung menjadi sorotan publik, sehingga Gubernur Soedarmo mengaku telah mendorong aparat keamanan dan pimpinan kampus setempat, untuk melakukan penyelidikan guna mencari aktor yang bertanggungjawab terhadap penggunaan atribut seperti itu.
“Yang pasti terkait masalah ini kita sudah koordinasikan dengan rektornya. Tentunya untuk tertibkan kegiatan ospek itu. Sebab dari informasi memang kegiatan yang tidak sesuai dengan rundown acaranya,” tambahnya. (ing/dm)
