JAYAPURA (PT) – Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, Anggiat Situmorang, SH membenarkan jika salah satu alat steriliasai instrumen untuk kasa dan linen di kamar operasi RSUD Jayapura ruasak dan tidak bisa digunakan.
“Memang benar ada alat kesehatan di RSUD Jayapura yang sudah berumur tua dan akhirnya rusak sekitar seminggu lalu. Hal ini membuat pihaknya terpaksa tidak mengoperasikan kamar operasi sejak 15 Agustus. Namun hari ini sudah beroperasi kembali,” kata Anggiat Senin (20/8/2018).
Untuk menutupi kekurangan itu, pihak RSUD Jayapura memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan RSUD Abepura dan RSUD Yowari, Kabupaten Jayapura.
Hanya saja, kekuatan mesin yang ada di dua rumah sakit ini tidak sama seperti yang dimiliki RSUD Jayapura.
“Mesin mereka kecil dan tidak sanggup mensterilkan sebanyak apa yang dilakukan RSUD Jayapura. Dengan demikian, sesuai hasil rapat pihak rumah sakit akan memprioritaskan pasien emergency, sementara pasien yang tidak terlalu berbahaya akan dirujuk ker rumah sakit yang bisa melayani dan biayanya akan dibayarkan oleh rumah sakit,” ujarnya.
Menurutnya, permasalahan yang terjadi sebenarnya sudah ditindaklanjuti jauh-jauh hari. Hanya sudah terlanjur menjadi viral di media sosial.
“Pihak manajemen sudah memesan alat sterilisasi baru dan itu sudah di proses sejak Juni 2018. Paling lambat awal September sudah tiba di Jayapura. Begitu juga dengan beberapa alat atau bahan yang terkendala, semua akan diatasi,” katanya.
Sedangkan mengenai jasa medis yang belum terbayarkan, hal itu dikarenakan masih banyak berkas yang tidak kurang sehingga harus dikembalikan untuk dilengkapi, sementara cara ini dianggap mempersulit.
“Saya ini seorang inspektur, masa melihat hal seperti itu saya biarkan. Kalau lengkap di jalanpun saya akan tanda tangan. Intinya saya mau menjaga mereka untuk tidak terjerat hukum nantinya. Pelan-pelan saya sudah jelaskan ini dan mereka mengerti,” ujarnya.
Anggiat mengakui, untuk membereskan masalah di RSUD Jayapura yang begitu banyak tidak semudah membalikan telapak tangan, karena semua membutuhkan proses.
Salah satu cara yakni, dengan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan BPKP terkait perencanaan dan badan layanan umum.
“Soal bendahara yang lari sudah saya laporkan ke polisi. Dia tidak tahu melarikan diri atau tidak, yang jelas dia tidak ada kabar sampai saat ini. Sehingga saya terpaksa menggantikan bendahara sesuai dengan petunjuk BPKAD,” katanya.
Sementara itu, Asisten Bidang Umum Papua Elysa Auri mengatakan, penempatan Inspektur Papua di RSUD Jayapura merupakan langkah Pemprov Papua dalam rangka memperbaiki permasalahan yang selama ini terjadi dan tidak pernah diselesaikan.
“Meskipun beliau bukan berlatar belakang dokter, tapi karena miliki kapabilitas bagaimana memberikan konsep manajemen yang bagus jadi kami tempatkan beliau di situ. Apalagi mengingat masalah RSUD Jayapura dari tahun ke tahun, dari pimpinan satu ke pimpinan yang lain belum juga terjawab. Ini yang selalu menjadi polemik yang belum terpecahkan karena belum temui titik permasalahan yang pasti,” kata Auri.
Ia menekankan, pemerintan daerah tidak melihat kepentingan siapa di rumah sakit, apalagi RSUD Jayapura sudah masuk dalam rencana aksi KPK.
Untuk itu, pemerintah diminta untuk bagaimana membenahi manajemen yang baik.
“Menuju manajemen yang baik tentu akan ditemui banyak kendala, mulai dari banyaknya orang yang berbicara
sampai dengan hal-hal lain. Tapi apabila sudah baik, semua akan berjalan dengan sendirinya. Kalau manajemen baik, tentu organisasi sampai dengan orang-orang yang bekerja di dalam akan baik semua, itu tujuan kami,” pungkasnya. (ing/rm)
