JAYAPURA (PT) – Asisten Bidang Umum, Elysa Auri, SE, MM meminta kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Papua supaya fokus dan maksimal dalam menerima serta melaksanakan pendampingan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia mengaku, Pemprov Papua terus berkomitmen untuk mendorong kabupaten dan kota menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan di wilayahnya melalui rencana aksi program pemberantasan korupsi bersama KPK.
“Sejak beberapa tahun lalu pihak KPK sangat berkomitmen kuat untuk membantu dalam upaya memberikan pendampingan bagi provinsi dan kabupaten/kota. Itu terlihat dari sejumlah program kegiatan rencana aksi pemberantasan korupsi yang rutin dihadiri KPK,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (30/8/2018).
Ia berharap melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama dapat dilakukan evaluasi mengenai hambatan yang terjadi, sesuai kondisi di masing-masing wilayahnya.
“Dengan demikian, bisa dibangun satu integritas yang akan dicapai sama-sama. Supaya kemudian dapat diwujudkan suatu pelayanan dan penyelenggaraaan pemerintahan transparan dan akuntabel, guna berdampak kepada pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan,” harapnya.
Sementara melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, ia juga berharap kepada aparatur pemerintahan kabupaten dan kota, untuk dapat mengikuti dengan baik sekaligus memberikan masukan-masukan mengenai hambatan yang terjadi.
“Sehingga selajutnya bisa menjadi satu solusi yang dibicarakan secara bersama-sama dengan tim KPK. Dan yang utama adalah pihak kabupaten dan kota melalui kerja sama ini tercipta progres (kemajuan) dalam rangka rencana aksi program pemberantasan korupsi di Papua,” tandasnya. (ing/rm)
