JAYAPURA (PT) – Pemerintah Provinsi Papua membentuk Tim Asistensi dalam rangka membantu percepatan pembangunan infrastruktur Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020.
Tim Asistensi yang dibentuk tersebut nantinya terdiri dari sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kalangan praktisi dan akademisi dari berbagai Perguruan Tinggi dan KONI Papua.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua, Noak Kapisa usai memimpin rapat koordinasi antara Pemprov Papua dan KONI, Senin (3/9/2018) mengatakan, rencana pembentukan tim asistensi sudah dibahas dalam rapat OPD beberapa waktu lalu.
“Dua minggu lalu kita sudah bahas untuk segera dibentuk tim asistensi percepatan pembangunan PON Papua. Bahkan draf kepengurusan sudah ada, tinggal ditandatangani Gubernur Papua,” ungkapnya.
Ia mengatakan, tebentuknya tim asistensi bukan mengambil pekerjaan dari Dinas Olahraga dan Pemuda, tetapi lebih pada koordinasi antara Pemerintah, KONI dan PB PON Papua.
Noak berharap, dengan dibentuknya tim asistensi ini, proses pembangunan infrastruktur PON Papua bisa lebih cepat lagi.
“Kalau Surat Keputusan (SK) sudah ditandatangani Gubernur maka tim asistensi sudah bisa bekerja,” tuturnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua, Daud Ngabalin menambahkan rapat tersebut guna mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait suksesnya PON XX di Papua.
Menurutnya, langkah yang tepat dan maju adalah kesepakatan untuk membentuk tim percepatan agar bisa membantu PB PON dan Disorda Papua dalam mempersiapkan infrastruktur, akomodasi, komsumsi dan lain sebagainya.
“Mudah-mudahan niat yang kita lakukan bisa menghasilkan hasil yang positif, karena apa yang kita lakukan semuanya baik. Kita tetap positif thinking, langkah-langkah kedepan kita juga perlu masukkan, apa yang kita juga harus benahi dan perlu diperbaiki kedepannya,” katanya.
Lanjut Daud, setelah ini akan dilakukan kembali pertemuan dengan KONI Papua membahas venue cabang olahraga ditiap klaster yang masih menjadi pertimbangan seperti Judo diklaster timika, hokey di doyo baru.
Pasalnya, pengurusan tanah masih menjadi kendala, dimana bukan hanya tanah yang disiapkan, namun harus bersetifikasi clear dan clean.
“Kalau misalnya saja kepengurusan di Doyo belum selesai c2 clean dan clear, kemudian pemerintah daerah Biak menyatakan bahwa sudah tersedia tanah, namun bukan hanya tanah disiapkan tapi ada harus clean dan clear, pelepasan tanah jangan sampe nanti ada di demo dari masyarakat. Kita akan diskusikan kembali dengan pemilik tanah dan adat,” ujarnya.
Pihaknya juga meminta dukungan insan pers dapat ikut mensosialisasikan PON 2020, maupun masyarakat Papua tetap mendukung dan optimis penyelenggaraan Papua tetap menjadi tuan rumah event olahraga nasional PON, sebab ini merupakan kepercayaan yang di berikan negara untuk Provinsi Papua.
“Kita harus positif thinking optimis PON 2020 tetap dilaksanakan di Papua. Setelah pelantikan Gubernur definitif akan laporkan progress PON sudah sampai sejauh mana,” terangnya.
Ditempat terpisah, Sekretaris Umum (Sekum) KONI Papua Kenius Kogoya mengapresiasi rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua dengan KONI.
Dengan pertemuan ini, kata Kenius, pemerintah dan KONI Papua bisa melihat kembali SK Koni Pusat tentang 48 cabang olahraga tersebut.
Menurut Kenius, KONI Pusat mengeluarkan SK cabor tersebut tanpa koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan KONI Papua.
“Atas dasar apa KONI pusat mengeluarkan SK Cabor, padahal SK cabor dikeluarkan harus berdasarkan SK Gubernur Papua. Ini belum ada SK Gubernur, KONI sudah mendahalui, seharusnya KONI pusat harus melihat kesiapan daerah,” ujarnya.
Dikatakan, semua cabor yang ada dalam SK KONI tersebut bisa dipertandingkan di Papua. Karena venue tersebut membutuhkan anggaran yang bersar.
Oleh karena itu, KONI Papua akan melakukan rapat untuk putuskan cabor apa saja yang bisa dipertandingkan pada PON XX tahun 2020.
“Ada beberapa cabor yang akan kita usulkan dicoret, salah satunya boling, apalagi waktu kita membangun infrastruktur tinggal dua tahun,” tandasnya. (lam/rm)
