JAYAPURA (PT) – Pasca konflik perang antar pendukung kepala kampung di Puncak Jaya mengakibatkan jatuhnya korban tewas maupun luka-luka menjadi keprehatinan bagi mahasiswa asal Puncak Jaya yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Puncak Jaya (GEMA-PUJA).
Untuk itu, mereka melakukan demo damai di halaman kantor DPR Papua, Senin (10/9/2018).
Sebab, mereka melihat kondisi riil yang terjadi di Puncak Jaya itu, sehingga menyebut sebagai Darurat Kemanusiaan.
Konflik itu, diakibatkan adanya perang antar pendukung kepala kampung yang dikukuhkan dan yang dicopot jabatannya, sehingga mengakibatkan banyak korban berjatuhan.
Koordinator Lapangan Gema Puja, Jhon Laurenzius Tabuni menyebut jika di Distrik Tingginambut terdapat 10 orang meninggal dunia, Distrik Wowi 3 orang menunggal, Kalome 1 orang meninggal, Illu 1 orang meninggal dan 19 orang luka panah, Yamoneri 2 orang meninggal.
Selain itu, di Distrik Waegi terdapat 1 orang meninggal dan 1 orang luka panah, di Taganombak 2 orang luka panah dan Nioga 2 orang meninggal dan 3 orang luka panah.
Gema Puja menilai pengangkatan dan pemberhentian kepala desa/kampung, serta perpindahan sekretariat desa dinilai ada terjadi kekeliruan dan tidak berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa.
“Gema Puja Se-Indonesia menuntut kepada Gubernur, DPR Papua, MRP, Bupati dan Wakil Bupati, DPRD setempat, Presiden GIDI Wilayah Yamo, Klasis Mulia dan Yalu serta seluruh elemen TNI/Polri Puncak Jaya agar segera bertanggungjawab untuk mendamaikan konflik yang sedang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya,“ tegas Jhon Tabuni ketika membacakan pernyataan Gema Puja.
Selain itu, Gema Puja mendesak Pemprov Papua segera mengklarifikasi SK Bupati Nomor 188.45/95/2018-2024 dan yang terakhir hapus sistem pemilihan Noken.
Bahkan, Gema Puja mengancam jika tidak diindahkan tuntutan itu dalam waktu dekat, maka Gema Puja akan memboikot Pilpres dan Pileg tahun 2019 khususnya di Puncak Jaya.
Anggota Komisi I DPR Papua, Elvis Tabuni yang menerima aspirasi itu, mengapresiasi apa yang telah dilakukan Gema Puja yang peduli terhadap apa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya.
“Kami dari DPR prihatin dengan kondisi itu. Pernyataan sikap itu, akan kami serahkan ke pimpinan dewan, untuk ditindaklanjuti,“ kata Elvis Tabuni.
Bahkan, pihaknya akan memanggil Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya bersama Biro Pemerintahan Setda Papua dan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah itu. (ara/rm)
