WAMENA (PT) – Pencari kerja (Pencaker) di wilayah Pegunungan Tengah Papua mengancam akan memboikot pemilihan umum presiden dan pemilihan legislatif tahun 2019, jika pemerintah tetap menerapkan sistem online dalam penerimaan CPNS di Provinsi Papua.
Salah satu Pencaker asal Yalimo, Yoel Logo menegaskan, pemboikotan Pilpres dan Pileg itu akan dilakukan bila aspirasi pencaker tidak diterima.
“Itu pasti karena teman-teman pers sudah lihat, (jumlah) pengangguran sangat besar dan pemerintah pusat tahu itu,” tegas Logo disela-sela aksi penolakan sistem online di halaman Gedung DPRD Jayawijaya, Kamis (20/9).
Menurutnya, pemerintah pusat jangan asal membuat regulasi. Harus mempertimbangkan baik, sebab hingga saat ini banyak pengangguran di Papua.
“Kami tidak akan pilih. Boikot saja di Papua. Karena sistem online ini tidak berpihak pada kami,” tegas Logo.
Menurutnya, penolakan penerimaan CPNS dengan sistem online ini bukan karena mereka tidak mampu tapi dukungan sarana jaringan di pegunungan Papua tidak siap. “Jadi, tolong pemerintah pusat juga mempertimbangkan hal ini,” imbuhnya.
Penanggungjawab aksi, Manu Wetipo menyatakan seluruh pencari kerja di wilayah pegunungan tengah Papua yakni Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Nduga, Puncak, Puncak Jaya dan Pegunungan Tengah menolak rekruitmen CPNS dengan sistem online.
“Kami dengan tegas menolak penerimaan menggunakan sistem online dan harus dilakukan secara manual,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jayawijaya, Matius Tabuni mengapresiasi para pencaker yang datang menyalurkan aspirasinya ke DPRD Jayawijaya.
Bahkan, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi para pencaker itu ke tingkatan paling atas.
“Intinya adalah sistem online kami tolak. Alasan penolakan ini bukan karena para pencaker ini tidak mampu, tapi karena jaringan yang tidak baik, sehingga apa yang sampaikan ini kami akan tindaklanjuti,” pungkasnya. (mal/rm)
