JAYAPURA (PT) – Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunggu data jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemerintah Provinsi Papua.
“Kami minta data ASN, nih saya nagih sebetulnya apakah data asn sudah tersedia,” kataDirektur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Adang Sutara, SE, MSi kepada wartawan disela-sela Sosialisasi Kebijakan dan Program Sub Bidang Pembiayaan Perumahan di Provinsi Papua, di Jayapura, Senin (1/10).
Menurutnya, data ASN ini penting sebagai salah satu dasar untuk pembangunan perumahan bagi pegawai negeri. Sebab, hal ini sesuai dengan keinginan presiden menggenjot pembangunan perumahan bagi ASN, dimana ASN menjadi prioritas dan merupakan bagian dari program pusat.
Untuk mewujudkan pembangunan perumahan itu, lanjutnya, pemerintah pusat menawarkan beberapa konsep mudah untuk memiliki rumah melalui Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Pembiayaan Mikro Perumahan (PMP) dan swadaya mikro.
“Konsep ini yang akan ditawarkan kepada pemerintah provinsi Papua melalui BP2BT yang akan segera berfungsi,” terangnya.
Dengan demikian, katanya, setelah ASN itu sudah terdaftar, maka hak pembiayaan perumahannya segera muncul dalam data. Ini merupakan program yang diharapkan dapat direspon oleh Pemprov Papua.
“Kita bersama-sama pemerintah daerah menghitung jumlah ASN. Saya berharap data ASN secepatnya sudah ada,” tandasnya.
Disinggung mengenai syarat bagi ASN yang layak mendapatkannya, Adang menambahkan, jika itu sudah diatur dalam Undang-undang, salah satunya usia ASN yang belum mempunyai rumah. (ing/rm)
