JAYAPURA (PT) – Setelah diresmikan oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno pada 24 Agustus 2018 lalu bersamaan dengan 16 proyek strategis PT Pelindo IV lainnya, proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) ditargetkan beroperasi pada November 2018.
Hal itu disampaikan General Manager PT Pelindo IV Jayapura, Muhajir Djurumiah saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (5/10).
Menurut Muhajir, proyek itu telah diaudit oleh tim auditor Pelindo dan telah diekspose ke Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Tinggi.
“Memang ada kerjasama dengan Kejaksaan untuk memastikan proses yang kita lakukan tidak berpotensi terjadi pelanggaran hukum dikemudian hari. Jadi, kita membuat proyek transparan,“ ujarnya.
Saat ini, kata Muhajir, Pelindo tengah mengajukan izin operasional melalui Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Jayapura untuk mendapatkan izin pengoperasian.
“KSOP yang memberikan rekomendasi ke pusat, setelah itu timnya datang melakukan pemeriksaan kondisi dermaga, kemudian uji coba dermaga kegiatan sandar. Kita berharap izinnya segera keluar sehingga November 2018 sudah bisa difungsikan,“ papar Muhajir.
Seperti diketahui, dari 16 proyek strategis PT Pelindo IV, di Cabang Jayapura, perusahaan itu membangun dermaga 100 meter dan replacement dermaga 150 meter dengan kapasitas 200.000 Teus per tahun dengan anggaran sebesar Rp 165 miliar.
Selain itu, PT Pelindo IV Cabang Jayapura juga berinvestasi 2 unit RTG dari 15 box per jam menjadi 25 box per jam dengan anggaran sebesar Rp 34 miliar serta 2 unit container crane senilai Rp 100 miliar.
Sebelumnya, Menteri BUMN, Rini Soemarno mengatakan, pembangunan pelabuhan di wilayah timur Indonesia cukup tertinggal.
Oleh sebab itu, pemerintah pusat sejak tahun 2014 menekankan konektivitas dan kemampuan daya saing di wilayah tersebut.
“Penekanannya adalah bagaimana kita memodernisasikan pelabuhan di bagian timur Indonesia, karena itu ada PMN ke Pelindo IV sebesar Rp 1,5 triliun yang bertujuan meningkatkan kemampuan pelabuhan di bagian timur Indonesia,“ papar Menteri Rini. (nan/rm)
