JAKARTA (PT) – Dalam sehari, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH didampingi Sekda Papua, Hery Dosinaen, SIP, MKP dan sejumlah pimpinan OPD dilingkungan Pemprov Papua menyambangi dua Menteri, Rabu (31/10/2018) di Jakarta.
Kedua Menteri itu adalah Menteri Kesehatan dan Menteri BPPN/Bappenas. Pertemuan dengan dua menteri tersebut dalam rangka Road Show PON XX tahun 2020 di Papua.
Dalam pertemuan dengan Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk tetap memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan PON XX tahun 2020 di Papua.
Hal ini diungkapkan langsung Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek, SpM kepada wartawan usai pertemuan.
“Kita harus memikirkan bahwa ini satu iven yang besar. PON ini juga mengangkat Papua untuk lebih terbuka secara nasional,” ujarnya.
Dirinya menjelaskan, tentu dengan pelaksanaan PON 2020 di Papua diperlukan dukungan untuk kesehatan.
“Jadi kami membicarakan tentang bagaimana dukungan kesehatan dalam penyelenggaraan PON dan dukungan itu bukan hanya berupa fisik tetapi juga tadi bagaiamana persiapan-persiapan SDM tenaga kesehatan,” ungkapnya.
Tentunya akan disiapkan dari semua aspek mulai dari keamanan makanan, lingkungan dan lain sebagainya itu juga harus dijaga.
Sebab, menurutnya, dukungan dari kabupaten penyelenggara, venue berada di 5 Kabupaten dan 1 Kota, di mana ada 4 Kabupaten dukungan.
“Misalnya di Kabupaten Biak tadi saya tanyakan di Biak cabang olahraga apa? Olahraga nyelam kita harus berpikir bersama dengan Kepela Dinas Kesehatan. Sarana apa saja nanti posko kesehatannya itu seperti apa harus di sesuaikan dengan jenis cabang olahraganya jadi kita harus siap disitu. Nah secara teknis kita akan bicarakan antara Kepala Dinas Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan,” bebernya.
Sementara itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan beberapa hal penting dalam pelaksanaan PON ke-XX tahun 2020 di Papua.
“Menteri Kesehatan sudah sampaikan semua kepada kami, seluruh rumah sakit di Papua harus sudah terakreditasi dan itu syarat utama,” ungkap Gubernur.
Dijelaskannya, di Papua baru 3 rumah sakit yang sudah diakreditasi dengan demikian ada beberapa lokasi rumah sakit yang ada di beberapa Kabupaten/Kota perlu akreditasi rumah sakit.
Selanjutnya, masalah kedua adalah dengan lokasi venue penyelenggaraan di enam kabupaten dan empat daerah penyangga ini perlu disiapkan mobil ambulance.
Dengan beberapa daerah yang harus di jangkau dengan menggunakan pesawat.
“Ini juga harus dikordiasikan dengan pihak dari TNI/Polri dalam menyiapkan Helikopter dan seterusnya,” bilangnya.
Selain itu, Menteri Kesehatan juga menyampaikan jaminan kesehatan, makanan yang kita akan siapkan dan itu sangat penting.
Kemudian selain jaminan kesehatan, tapi juga kita perlu Sumber Daya Manusia (SDM), karena ini akan melibatkan jumlah orang yang banyak.
“Jadi perlu ada sumber daya manusia, selain dari Papua, tapi perlu akan kita ambil juga dari Papua Barat, Maluku, atau Makassar untuk penyiapan SDM perlu kita siapkan,” jelasnya.
Ditambahkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Aloysius Giay, M.Kes bahwa dukungan kesehatan untuk dukungan PON 2020, semua Cluster di enam Kabupaten itu tentu spesifikasi tenaga medis yang disiapkan, maupun peralatan medisnya itu berbeda-beda.
“Contoh di Biak selam, itu tentu dokter spesialis hiperbare, jadi dia khusus belajar tentang dokter perairan jadi orang tenggelam atau kecelakaan. Jadi setiap cabang olahraga tinju, beladiri itu lebih kepada dokter traumatik seperti ortopedi traumatik, jadi dokter spesialisnya itu berbeda,” imbuhnya.
Kementerian PPN/Bappenas Fokus Pembangunan
Sementara, Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Bappenas Republik Indonesia
tengah fokus pada persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua.
Hal itu
disampaikan langsung Menteri PPN/Bapepenas, Bambang Brodjonegoro kepada wartawan usai
menerima kunjungan Gubernur Papua di
Kantor Kementerian PPN/Bappenas.
Ia mengatakan, pihaknya tengah fokus penyiapan
penyelenggaraan PON 2020 di Papua.
Bahkan ia mengaku baru mendapatkan informasi mengenai rencana
penyelenggaraannya kemudian tempat atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan PON yang tidak
hanya di Kota Jayapura tetapi juga di Merauke, Timika, Jayawijaya.
Kemudian pihaknya juga mempelajari kebutuhan pembiayaan yang kami akan diskusikan lebih detail
pembagiannya antara beban pusat melalui APBN dan itu juga nanti dibagi menurut kementerian dan lembaga
terkait APBD Provinsi Papua dan dari APBD Kabupaten/Kota maupun yang berasal dari sponsor dari
pihak swasta.
“Jadi nanti kami melakukan pembahasan singkat dan kemudian dengan sisa waktu dua tahun ini
kita akan coba foul up hal-hal yang kita harapkan bisa memperlancar terselenggaranya pelaksanaan PON
itu,” ujarnya.
Ia mengaku, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) soal percepatan
pembangunan di Papua yang memang tugasnya dipastikan bahwa anggaran yang ditransfer ke daerah
maupun yang berasal dari kementerian lembaga itu tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas di daerah.
“Nah untuk fokus PON 2020 kami akan menugaskan tim percepatan tersebut untuk memfasiltasi hal-hal
yang menjadi kebutuhan dari panitia setempat maupun juga berhubungan dengan panitia di tingkat
nasional terutama dengan Kemenpora,” jelasnya.
“Intinya kami hanya fasilitasi supaya penganggarannya sesuai dengan kebutuhan dan pembagian
bebannya sesuai dengan yang menjadi kebutuhan dari PON itu sendiri,” bebernya.
Usai pertemuan, Gubernur Papua menjelaskan, apa yang sudah disampaikan adalah
penyelenggaraan PON di Papua tentu penyelenggaraan ini akan dikordinasikan untuk tahun 2019 dan
2020, baik kegiatan APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK), Kementerian dan Lembaga ini
prioritaskan untuk PON.
“Kita minta kepada Bappenas bagaimana menyampaikan ini kepada kementerian dan lembaga sehingga
seperti kegiatan DAK harus difokuskan kepada Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan PON. Kami juga
menyampaikan harus merubah regulasi menyangkut dana infrastruktur otonomi khusus,” terangnya.
Gubernur menambahkan kalau bicara pembangunan khusus hanya bicara di infrastruktur harus masuk
ke kegiatan seperti olaharga juga harus masuk.
“Itu yang kami minta ke Bappenas seperti itu sehingga
dana tambahan infrastruktur kita bisa alokasikan untuk pembangunan venue, air bersih, telekomunikasi
itu bisa dipakai, dan jangan hanya infsrastruktur jalan dan jembatan saja,” imbuhnya.
“Itu yang sudah kami minta dan regulasinya harus di perbaiki. Kita sudah sampaikan dan dorong ini
supaya sama-sama ada regulasi yang memungkinkan untuk, jangan menteri keuangan hanya buat
pembangunan insfrastruktur toh, kalau infrastruktur kan bukan hanya jalan dan jembatan saja tetapi
irigasi kan juga insfrastruktur jadi kita tadi minta seperti itu kepada Menteri Bappenas,” tutupnya. (rm)
