JAYAPURA (PT) – Kantor Badan Kepegawaian Daerah Papua, menyerahkan 18 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Papua ke Balai Latihan Masyarakat Jayapura sebagai ASN Pusat di Aula Kantor BKD Jayapura, Kamis (01/11).
Sekretaris Balilatfo Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi Pusat Jakarta, Drs Jajang Abdullah, MM dalam sambutannya mengatakan, pihaknya membentuk Balai Latihan Masyarakat itu merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Pusat (UPTP) yang didirikan di Papua khususnya di Jayapura yang disebut Balai Latihan Masyarakat Jayapura.
“Berkedudukan di Jayapura tetapi wilayah kerjanya meliputi Papua dan Papua Barat. Karena kita sudah dibentuk berdasarkan keputusan Kemenpan Struktur Organisasi Balai Latihan Masyarakat itu dari Permenpan Nomor 9 Tahun 2015 berubah menjadi Permenpan Nomor 8 Tahun 2017 yang pertama dibentuk 7 balai menjadi 9 balai ada balai latihan masyarakat di Jayapura dan di Ambon,” katanya.
Sebagai lembaga baru, maka pihaknya sangat membutuhkan ASN yang akan menggerakkan roda balai ini, sehingga pihaknya memprioritaskan berdasarkan proses administrasi sebelumnya yang disebut Penyerahan Personil Daerah (P3D), penyerahan aset dan penyerahan keuangan.
“Penyerahan ASN itu melalui persetujuan dari BKD Jayapura yang mengusulkan dan setelah itu keluar persetujuan dari BKN dan dari BKN sudah keluar suratnya 2 bulan lalu, namun baru diagendakan secara seremonialnya sekarang yaitu 18 orang ASN yang diserahterimakan bergabung di Kementrian Desa dengan status baru sebagai pegawai pusat di kantor pusat Jakarta, namun wilayah kerjanya tetap di Balai Jayapura,” jelasnya.
Pihaknya tidak asal merekrut, karena semua sudah sesuai dan memenuhi persyaratan dan prosedur.
“Kita sudah uji kompetensi untuk KSM pada jabatan fungsional untuk penggerak swadaya masyarakat yang ada di Balai Jayapura dan 8 pejabat yang memenuhi syarat. Harapan saya mereka bisa mengawal dan mempercepat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa – desa sesuai dengan potensi yang ada di daerah itu,” tandasnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua, Helen Ronsumbre mengharapkan, ke depan agar formasi dapat dibuka lagi untuk merekrut pegawai agar bisa diturunkan ke kampung- kampung di Papua agar SDM di Papua bisa maju dan berkembang dengan baik.
Selain itu, Kepala Balai Latihan Masyarakat Papua, Dominggus Rumadas, SSos, MSi menambahkan, kantornya masih status kontrak di kompleks Tanah Hitam, Abepura dan saat ini masih menunggu proses hibah aset dari daerah ke pusat, meskipun berita acara sudah ditandatangani oleh Sekjen Kementrian Desa bulan Februari 2018 lalu, tetapi sampai hari ini Sekda Papua belum menandatangani.
“Semoga ini bisa cepat tercapai agar kita bisa melayani masyarakat Papua untuk melakuan pelatihan yang terbaik bagi mereka, karena sampai saat ini masyarakat masih membutuhkan pelatihan dan dukungan penguatan kapasitas bagi mereka, karena hari ini mereka punya potensi yang luar biasa, tetapi tidak bisa dikembangkan karena pengetahuan dan keterampilan yang terbatas karena sikap dan nilai budayanya,” imbuhnya. (jul/rm)
