JAYAPURA (PT) – Dalam rangka memenuhi kebutuhan ASN tahun 2018 dan 2019, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua melakukan validasi peta kebutuhan instansi pemerintah sebagai dasar dalam penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2019.
Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri disela-sela kegiatan validasi data di Jayapura, Selasa (13/11) kemarin mengaku, validasi data ASN ini sangat penting untuk mengetahui data pegawai di kabupaten/kota.
“Ini sangat penting sekali, sehingga bisa tahu sejauh mana kebutuhan pegawai pada instansi pemerintah Provinsi Papua,” kata Elysa Auri.
Kepastian data kebutuhan pegawai itu, dinilai sangat penting, sebab sampai saat ini Pemprov Papua belum mengetahui jumlah secara total kebutuhan ASN di Papua.
“Validasi data ini berkaitan dengan penerimaan CPNS, validasi ini titik beratnya ada pada tahun 2019,” tandasnya.
Oleh sebab itu, lanjutnya, pemerintah kabupaten/kota diminta menyiapkan validasi itu, untuk kebutuhan tahun 2018 dan 2019.
Bahkan, Elysa Auri meminta pemerintah kabupaten/kota memberikan data yang valid untuk digunakan sebagai data untuk mendorong kebutuhan pegawai untuk Papua dan Papua Barat.
“Validasi ini dilakukan diseluruh Indonesia, mudah-mudahan ini dapat membantu mendorong penerimaan CPNS di Papua,” tandasnya.
Ia meminta kabupaten/kota agar menyiapkan dua validasi data yakni kebutuhan tahun 2018 untuk umum dan kebutuhan tahun 2019 serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).(ing/rm)
