JAYAPURA (PT) – Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Kepala Dinas PU Papua, Djuli Mambaya, harus menjadi pembelajaran bagi semua kepala dinas lain yang ada di Provinsi Papua.
Hal itu, ditegaskan Anggota Komisi IV DPR Papua bidang Infrastruktur, Thomas Sondegau, ST di ruang kerjanya, Jumat (23/11).
Menurut legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Nabire ini, bahwa kasus itu terjadi bukan murni karena kesalahan mantan Kadis PU Papua itu sendiri, namun konsultan itu juga harus diperiksa karena selama ini jarang berada di lapangan.
“Kami lihat memang ada masalah di lapangan misalnya kasus Terminal Tipe B di Kabupaten Nabire. Kepala dinas kena, tapi konsultan ternyata tak di lapangan. Kalau di kota saja seperti ini, maka bagaimana di daerah yang sulit dijangkau. Jadi konsultan juga harus ditahan,” tegas Thomas Sondegau.
Bahkan, politisi Partai Demokrat ini mengatakan, jangan sampai konsultan itu mendapat paket dobel, sehingga tidak berada di lapangan.
Untuk itu, ia juga meminta kepada pihak terkait dalam hal ini pihak keamanan, jika hal ini juga harus diperhatikan itu, jangan sampai dampaknya membuat pihak lain menjadi korban atau terkena masalah.
“Kasus ini harus jadi pelajaran. Apalagi kami sering temukan di lapangan begitu, nanti ada tim pengawas mau baru mau turun di lokasi. Kami juga pernah temukan pekerjaan tak ada konsultan di lapangan. Nanti saat kami di lapangan baru pekerja sibuk telpon sana-sini,” bebernya.
Dalam kasus seperti ini, lanjut Thomas, bisa saja kepala dinas dan jajarannya kena dampak dari perbuatan konsultan yang jarang berada di lapangan, seperti yang menimpa mantan Kepala Dinas PU Papua.
“Nah, ini yang harus dijaga di semua dinas dan ini harus jadi pelajaran di semua dinas. SKPD yang ada harus cek semua. Jangan kamu hanya tahunya gambar dan proyek sudah jadi, sedangkan konsultan enak-enakan tinggal di Jayapura, makanya dari dinas juga harus cek semuanya, harus di waspadai, sehingga hal-hal seperti ini jangan lagi terjadi,” tandas Thomas Sondegau.
Thomas Menambahkan, jangan nanti pekerjaan sudah mau selesai baru konsultan muncul.
“Ini yang harus diwanti-wanti, karena saat saya turun ke lapangan tidak ada konsultan termasuk PPTK, padahal konsultan dia harus selalu di lapangan memantau pekerjaan,” pungkasnya.(ara/rm).
