JAYAPURA (PT) – Pemerintah Provinsi Papua tak mampu melawan PT Freeport Indonesia, padahal semua kekayaan alam yang diambil perusahaan tambang yang beroperasi di Bumi Amungsa, Mimika itu adalah milik rakyat Papua.
Hal itu dikatakan Sekda Provinsi Papua, TEA Hery Dosianen, SIP, MKP, MSi dalam arahannya pada pembukaan Seminar tentang Kajian Identifikasi Potensi Pendapatan Daerah Provinsi Papua di Jayapura, Selasa (27/11).
“Saya mengutip kata-kata Gubernur Papua bahwa kita di atas tanah ini seolah-olah jadi pengemis atas kekayaan kita sendiri,” kata Sekda Hery Dosinaen.
Disaat masalah pajak air permukaan yang belum selesai, kata Sekda Hery Dosinaen, Papua kembali dihadapkan dengan divestasi perubahan kontrak karya jadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), kemudian PT Inalum menjadi leading sektornya.
Oleh karena itu, Sekda Hery Dosinaen meminta dukungan Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, akademisi dan semua pihak terkait agar mempunyai satu kekuatan dari potensi yang sangat luar biasa untuk melawan tekanan itu.
“Sampai hari ini dari pemimpin ke pemimpin ada rasa paranoid, masih dibawah tekanan, tapi saya mau katakan bahwa sejak tahun 2013 kita bangkit untuk melawan perusahaan tambang tersebut,“ tegasnya.
Diakui, beberapaa waktu lalu, ia memimpin langsung tim ke Kementerian Keuangan RI, untuk mentahkan semua yang telah diskenariokan terkait disvestasi saham Freeport Indonesia.
“Kami mengundang Kementerian Keuangan, BUMN, ESMD dan Inalum rapat di Gedung Negara Provinsi Papua, hasilnya kami menolak proposal yang ditawarkan karena ada skenario yang dibuat,“ katanya.
Untuk itu, lanjutnya, Pemprov Papua akan menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan mengundang semua pihak untuk menbicarakan masalah ini.
“Jangan sampai nanti anak cucu kita bertanya apa yang telah dilakukan selama ini. Banyak hal yang harus kita lakukan terkait Freeport, kita juga pernah melakukan bagaimana alat berat harus kita tarik, tetapi pajak itu biasa saja sampai hari ini juga operasi terowongan di bawah tanah, Negara seolah-olah tidak punya power, apalagi kita Pemerintah daerah yang selalu diabaikan dari tahun 1967 oleh Freeport, bahkan Pemerintah Pusat,“ paparnya.
Sekda Hery Dosinaen berharap seminar ini bukan hanya biasa-biasa saja untuk melengkapi tugas rutinitas yang diakomodir DPA Bapenda Provinsi Papua, tetapi harus ada kontribusi yang sangat luar biasa dan diharap menjadi start awal untuk nanti diatur dalam membahas secara detail hal-hal termasuk potensi lain dan paling utama adalah PT Freeport Indonesia terkait divestasi saham.
“Saya ingin mengatakan lagi kepada kita semua bahwa Papua dengan potensi yang begitu besar tetapi kita tidak mampu karena diintervensi oleh kepentingan luar sadar atau tidak sadar kita sedang dijajah oleh Negara yang punya kekuasaan. Mulai hari ini, harus ada satu wacana yang gemilang dan cerdas yang melibatkan semua stakeholder agar apa-apa yang terkait dengan masalah kontemporer yang berkaitan dengan perpajakan harus kita benahi,” imbuhnya.
Hadir dalam kegiatan seminar itu, para akademisi Universitas Cenderawasih Jayapura, MRP, DPR Papua dan kepala-kepala OPD Provinsi Papua. (lam/rm)
