JAYAPURA (PT) – Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dijadwalkan akan memenuhi undangan Presiden RI, Ir Joko Widodo di Istana Negara dalam rangka pertemuan membahas divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI), Kamis (29/11).
Gubernur Lukas Enembe mengakui, jika ini undangan mendadak dari Presiden itu, baru diterimanya Selasa (27/11) malam, saat tengah menghadiri Pembukaan Konferensi Umum GIDI ke XIX di Distrik Bokondini, Kabupaten Tolikara.
“Kemarin (Selasa) kita dapat undangannya. Ini rapat terbatas pertama dengan presiden menyangkut divestasi saham Freeport,” akunya.
Menurut Gubernur Enembe, dalam pertemuan yang juga menghadirkan PT Inalum (Persero) itu, pihaknya akan mempresentasikan terkait divestasi saham tersebut.
“Mudah mudahan saya dengan Bupati Mimika bisa menghadiri memberikan masukan dan presentase kepada Presiden Jokowi, sehingga ada Jokowi memutuskan yang terbaik untuk orang Papua. Kita tidak boleh lagi ditipu oleh orang Indonesia, apalagi oleh Freeport yang sudah bertahun-tahun mengeruk kekayaan dari perut bumi Papua,” tandasnya.
Dalam disvestasi saham Freeport itu, Gubernur Enembe menegaskan, jika Papua tidak mau lagi dipermaikan oleh siapapun.
“Tidak boleh jika kami hanya mau dipermainkan seperti ini. Kami akan tolak, kami tidak mau terlibat karena kita belum bicara masalah hak-hak orang Papua di daerah penambangan. Ini persoalan besar, jangan kita ditipu lagi dengan cara-cara tidak bagus,” sambungnya.
Sebelumnya Gubenur Papua dua periode ini sempat berang (marah) usai melakukan pertemuan dengan PT Inalum selaku BUMN yang ditugaskan negara untuk membeli saham Freeport, dalam pertemuan di Timika, Kamis pekan lalu.
Kepada pers di Mimika, Gubernur Enembe, mengaku PT Inalum telah melanggar kesepakatan terkait pembentukan BUMD dalam disvestasi saham Freeport itu, sehingga membuatnya berang dan sempat keluar dalam pertemuan itu.
Dalam pertemuan bersama PT Inalum dan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan PT Inalum, di Mimika, Kamis (23/11), Gubernur secara tegas menolak proposal yang diajukan PT Inalum.
Sebab proposal terkait pembentukan BUMD yang telah disepakati ternyata diubah sepihak oleh PT Inalum dengan menyodorkan perusahaan lain yakni PT Indocopper Investama (PTII)
Bahkan, Gubernur Enembe yang didampingi Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, Ketua DPR Papua, DR Yunus Wonda, Asisten I Sekda Papua, Doren Wakerwa, SH dan SKPD terkait, melakukan aksi ‘walkout’ sebagai bentuk protes terhadap PT Inalum.
“Jadi, kesepekatan sebelumnya disepakati antara Menteri Keuangan jika mau buat perusahaan BUMD atau perusahan baru, maka harus dibahas dan disepakati bersama, bahkan Pemprov Papua sudah menyiapkan nama BUMD dan sudah diserahkan kepada Menteri Keuangan. Tetapi, kesepakatan itu dirubah dan ganti dengan tiba-tiba, dengan proposal yang disodorkan dengan nama perusahaan daerah PT. Indocopper Investama,” katanya dengan nada kesal.
Padahal, kata Gubernur, perusahan PT Indocopper Investama itu sebelumnya milik Aburizal Bakri, yang kemudian dibeli oleh PT Freeport Indonesia.
“Ini sudah tidak sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya. Jadi, ini perusahaan BUMD tetapi kepemilikan saham 26 persen milik PT Inalum, 10 persen saham nanti milik Papua dan sisa saham lainnya kami tidak tahu milik siapa,” akunya heran.
Gubernur Enembe meminta agar semua pihak tidak mengulang sejarah masa lalu di Papua.
“Jangan membuat sejarah masa lalu yang tidak baik diulang kembali. Jangan bikin bodok kami orang Papua,” pungkasnya.(ist/rm)
