JAYAPURA (PT) – Ketua Fraksi PKP Indonesia DPRD Kota Jayapura, H. Kumar meminta kepada Pemerintah Kota Jayapura untuk mengalokasikan anggaran kepada sejumlah sekolah keagamaan dan tempat ibadah.
Sekolah itu, termasuk sekolah swasta, madrasah, sekolah-sekolah di pondok pesantren, sekolah kristen yang sudah turut menjaga kerukunan umat beragama di Kota Jayapura.
Kumar berharap melalui dinas terkait dan Kementerian Agama bisa memperhatikan hal itu ke depannya.
Sebab, sekolah swasta ini, telah menciptakan atau mencetak generasi atau Sumber Daya Manusia yang turut berkontribusi bagi pembangunan kota termasuk didalamnya soal moralitas generasi mudanya.
“Kita mengapresiasi program yang digulirkan Wali Kota BTM sebagai penghargaan terhadap para pemuka agama misalnya yang muslim diberangkatkan umrah, yang nasrani ke Jerusalem dan lain sebagainya, namun harus dilakukan secara selektif,” katanya di ruang kerjanya, Senin (3/12).
Ia berharap program itu benar-benar tepat sasaran seperti untuk pengurus masjid yang memang berhak, sehingga tidak terkesan orang-orang yang dekat saja yang diberangkatkan.
Kumar mengapresiasi Pemkot Jayapura yang terus berupaya menciptakan kedamaian sehingga terbina kerukunan antar umat beragama di kota ini.
Apalagi, lanjut Kumar, program Gerbang Natal Port Numbay (GNP) menjadi bagian turut menyonsong bagi umat Kristiani dalam menyambut Natal dan Tahun Baru.
Karena itu, ia meminta agar ke depannya peran FKUB itu harus lebih maksimal, membangun komunikasi sampai di grass root atau akar rumput.
“Pencanangan Gerbang Natal Port Numbay (GNP) sebagai bentuk apresiasi yang harus kita dukung . Semua anak bangsa harus berpartisipasi terkait pencanangan GNP. Itu berarti bahwa isu-isu yang datangnya dari luar Kota Jayapura, kita tidak akan goyah, namun tetap kokoh menjaga toleransi dan kedamaian antar umat beragama di tanah Papua,” ujar Kumar.
Kumar menilai untuk keberagamaan di Papua, sungguh unik dan tak ada ditempat lain.
Pihaknya juga merasa prihatin dan tidak ingin momen politik nasional (Pilpres) maupun lokal (Pileg) dimanfaatkan segelintir orang atau kelompok yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan. (ket/rm)
