JAYAPURA (PT) – Pemantapan infrastruktur dasar dan konektivitas serta upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan tertentu bakal menjadi pelengkap program prioritas Pemprov Papua dalam program kerja lima tahun mendatang.
“Untuk itu, mari semua kita bersatu dan bersama-sama melihat apa yang belum kita lakukan di masa lalu dan terobosan apa yang hendak dilakukan pada masa depan. Sebab, jika kita ingin kebangkitan, kemandirian dan kesejahteraan yang berkeadilan tercipta di Papua, maka perlu ada persatuan untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita besar itu,” kata Gubernur Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Papua TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi di Jayapura dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018–2023 Papua, Kamis (6/11).
Gubernur Lukas Enembe menyebut pemantapan kualitas dan daya saing SDM, bakal menjadi salah satu prioritas pembangunan Bumi Cenderawasih ke depan, dengan fokus pada akselerasi dan afirmasi pendidikan.
Diantaranya dengan membangun dan pengembangan sekolah menengah kejuruan dan politeknik berbasis potensi unggulan di lima wilayah.
Selain itu, pemerintah provinsi bakal menyasar upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan pemantapan rasa aman dengan mendorong kedewasaan berdemokrasi.
Upaya ini diperkuat melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga agama maupun tokoh adat.
“Termasuk kolaborasi efektif dengan lembaga penegak hukum dalam penerapan dan penegakan hukum dan HAM,” ujarnya.
Hal penting lain, lanjut Gubernur Enembe, mengenai pemantapan tata kelola pemerintahan yang juga menjadi prioritas pembangunan untuk selanjutnya dibahas dan masuk dalam pengusulan RPJMD Papua ke depan.
Dimana pada pemerintahan periode sebelumnya sampai saat ini, telah berupaya memperkuat dan melanjutkan sistem Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi ASN dan peningkatan fungsi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Papua.
“Sekaligus memperkuat perencanaan pembangunan serta pengendalian pelaksanaan pemerintahan. Sebab, dengan melanjutkan upaya reformasi birokrasi secara bertahap, terukur dan terus dijaga kualitas hasil kinerjanya, maka sistem pemerintahan maupun pembangunan bakal berjalan tepat sasaran,” imbuhnya. (ing/rm)
