JAYAPUR (PT) – Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH mengimbau agar pekerjaan pembangunan jalan di Kabupaten Nduga untuk sementara diberhentikan dulu.
Sebab, kelompok kriminal bersenjata (KKSB) tersebut berpikir keberadaan Jalan Trans Papua adalah untuk membunuh mereka.
“Pikir mereka, jalan dibikin untuk bunuh mereka. Apalagi, di Tinggi Nambut, Puncak Jaya (sekarang ini karena ada pembangunan) sudah dikuasai TNI, sehingga mungkin mereka antisipasi hal ini. Makanya, saya minta tolong hentikan, jangan lanjutkan, karena mereka sudah sampaikan alasannya (melalui insiden penembakan),” kata Gubernur Enembe kepada Wartawan di Gedung Negara, Senin (17/12).
Menurutnya, dari informasi lapangan, pekerjaan pembangunan jalan/jembatan Trans Papua di Kabupaten Nduga dikerjakan oleh pihak TNI.
Bahkan ia menduga, PT. Istaka Karya hanya sebagai kedok untuk memenuhi persyaratan, namun pemilik pekerjaan yang sebenarnya adalah pihak TNI.
“(Pekerjaan pembangunan Jalan Trans Papua di Nduga) itu tendernya dimenangkan TNI. Kita semua tahu TNI yang kerja. Pertama kali jalan ini saya yang survei. Mungkin dana turun dari balai jalan lalu masuk TNI. Hanya saja, jika TNI yang (dapat pekerjaan), mestinya mereka yang kerja. Jangan masyarakat yang ditaruh disana,” ujarnya.
Menurutnya, insiden penembakan yang dilakukan KKB di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, yang menewaskan belawasan pekerja, mestinya tak terjadi andai proyek pembangunan Jembatan Trans Papua, dikerjakan atau melibatkan warga setempat.
“Di Papua itu, jika mau buat sejahtera, kasih pekerjaan anak-anak (warga, red) setempat. Biar mereka sendiri yang kawal. Itu baru aman,” jelas Lukas.
Menurut Lukas, kelompok pejuang kemerdekaan Papua yang disebut pihak TNI/Polri sebagai KKB, sudah final Papua minta merdeka.
Kelompok ini pun menolak segala jenis pembangunan yang hendak dikerjakan oleh pemerintah pusat.
Dikatakan, hal ini pun sebenarnya sudah berlangsung sangat lama, bahkan sudah tak ada lagi cara dan pendekatan apa pun yang bisa dilakukan untuk merubah kehendak mereka.
“Saya punya pengalaman cukup lama, mereka minta merdeka. Tidak butuh pembangunan. Dan itu dari dulu. Solusinya bagaimana? ini yang harus negara yang pikirkan. Karena bertahun-tahun mereka bicara merdeka lalu kita tak bisa selesaikan ini. Tidak boleh orang Papua jadi korban terus. Sejarah perjalanan orang Papua ini penuh liku-liku dan harus diselesaikan. Solusinya bicara kenapa terjadi minta merdeka, kita selesaikan dengan cara seperti apa? Ini harus dipikirkan negara. Itu saja,” pungkasnya. (ing/rm)
