JAYAPURA (PT) – Puluhan pemuda yang tergabung dalam Forum Pemuda Nusantara melakukan demo damai di kantor DPR Papua, Kamis (20/12), guna mendesak DPR Papua agar menindak tegas maskapai penerbangan yang menjual tiket dengan harga lebih mahal dari biasanya.
Koordinator Aksii, Panji Agung Mangkunegoro meminta DPR Papua dan Gubernur Papua segera meminta Menteri Perhubungan mengintervensi maskapai yang menaikkan harga tiket, sehingga membatasi aktivitas masyarakat di Papua.
“Kami meminta DPR Papua mengawasi penerapan peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 39 tahun 2018 yang mengatur tentang Penerapan Harga Tiket Batas Atas dan Batas Bawah yang tidak berjalan baik di Papua,” kata Panji.
Dikatakan, hal itu juga sebagai upaya mencegah praktik kecurangan dan memberikan sanksi kepada yang melanggar peraturan itu.
Untuk itu, pihaknya meminta DPR Papua mendukung road show ke maskapai penerbangan, Dirjen Perhubungan dan otoritas Bandara Sentani.
“Kita akan lakukan road show, 27 Desember 2018, untuk meminta penjelasan terkait rincian harga jasa penerbangan setiap penumpang,” tandas Panji.
Usai menyampaikan orasi, massa akhirnya ditemui Anggota Komisi IV DPR Papua yang membidangi Perhubungan, Boy Markus Dawir, didampingi Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long, Jus Jefri Kaunang, Mustakim dan Nikius Bugiangge.
Boy Markus Dawir yang akrab disapa BMD mengatakan, pihaknya berterimakasih kepada pendemo yang peduli terkait kenaikan harga tiket.
Apalagi, kata BMD, untuk pemerintah melakukan perjalanan ada uang negara, tapi jika masyarakat tentu sangat menderita.
“Selama ini memang tiket terus naik dan bagaimana pemerintah mengambi langkah. Ini kendalinya di bawah Kementerian Perhubungan, tapi hingga kini Kementerian Perhubungan malah tidak bertindak,” ujar Boy.
Namun, pihaknya berjanji akan menindaklanjuti aspirasi itu dengan memanggil maskapai dan pihak Bandara Sentani untuk membicarakan hal itu.
“Di provinsi lain selalu normal, meski itu hari-hari besar, tapi di Papua ini tidak. Jadi, jika negara tak mau turun tangan menormalkan ini, untuk apa? Lebih baik bandara kita boikot saja,” tandas BMD. (ara/rm)
