JAYAPURA (PT) – 7 Fraksi yang ada di DPR Papua setuju agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menarik pasukan dari Kabupaten Nduga.
Hal itu terungkap dalam paripurna ke V DPR Papua dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap materi Raperda non APBD 2018.
Radius Simbolon, SE, MBA yang melaporkan pandangan akhir Fraksi Gerindra mengatakan, jika Fraksi Gerindra menyesalkan dan mengutuk keras peristiwa terbunuhnya sejumlah orang di Kabupaten Nduga beberapa hari lalu dan meminta agar operasi militer yang dilakukan dapat dibatalkan agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM yang baru.
Untuk itu dengan tegas, Fraksi Gerindra meminta agar DPR Papua memanggil Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua untuk memberikan keterangan terkait kasus itu.
Nioluen Kotouki yang melaporkan pandangan akhir Fraksi Keadilan Nasional Papua menyampaikan rasa duka mendalam terhadap orang asli Papua di Nduga yang menjadi korban akibat penyisiran aparat TNI (Polri) pasca insiden penembakan awal, Desember 2018.
“Fraksi Keadilan Nasional Papua memintah pemerintah pusat, TNI – Polri menghentikan operasi militer di Nduga, sehingga warga asli Papua terutama yang beragama Kristen bisa menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru dalam suasana damai,” ujar Nioluen Kotouki saat membacakan laporan Fraksi Keadilan Nasional Papua di ruang Sidang DPR Papua, Kamis (20/12).
Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Nikius Bugiangge dalam laporan pandangan fraksinya meminta Gubernur Papua, Ketua DPR Papua, Ketua MRP, beserta pimpinan fraksi-fraksi dewan dan perwakilan masyarakat di antaranya tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda serta aktivis LSM dan Komnas HAM segera menghadap Presiden Jokowi.
Meminta atas nama kemanusiaan dan penghormatan terhadap umat Kristiani di Tanah Papua yang sedang menyambut Natal agar menghentikan operasi militer yang dilakukan TNI – Polri, dan menarik semua pasukan organik maupun non organik dari Nduga.
“Kami juga meminta dibentuknya tim investigasi yang melibatkan Komnas HAM untuk memperoleh hasil utuh tentang realitas yang terjadi di Nduga,” ujar Nikius Bugiangge.
Dikatakan, apa pun hasilnya kelak, entah melibatkan kelompok sipil bersenjata dan militer, diharapkan adanya penegakan hukum demi keberadaan umat Tuhan di Tanah Papua.
Hal yang sama dikatakan Kristina Luluporo yang melaporkan pandangan Fraksi PDI Perjuangan sangat menyesalkan dan mengutuk keras peristiwa terbunuhnya sejumlah orang di Kabupaten Nduga beberapa hari lalu.
“Fraksi PDI Perjuangan meminta operasi militer yang dilakukan dibatalkan agar menghindari timbulnya masalah HAM yang baru,” ujar Kristina.
Fraksi PDIP meminta agar DPR Papua memanggil Kapolda Papua untuk memberikan keterangannya terkait kasus ini.
Sementara Fraksi Golkar DPR Papua dengan pelapor Tan Wie Long menambahkan, gubernur dengan segala kewenangannya yang dimilikinya agar segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk sesegara mungkin memulihkan stabilitas keamanan di daerah itu, dengan stakeholder sehingga masyarakat menjadi tenang dan dapat beraktivitas seperti biasa.
“Harus menarik pasukan TNI/Polri dari Nduga, kemudian segera membentuk tim gabungan untuk menginvestigasi kasus di Kabupaten Nduga. Dan mengimbau TPN/OPM dan TNI/Polri untuk dapat menahan diri,” tandas Politisi Partai Golkar itu. (ara/rm)
