JAYAPURA (PT) – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2019 agar tercipta suasana aman dan damai bagi rakyat di Papua, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dengan tegas meminta Presiden RI, Ir Joko Widodo menarik kembali semua pasukan, baik TNI dan Polri dari Kabupaten Nduga.
“Saya sebagai gubernur Papua meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menarik kembali semua pasukan yang ada di Nduga, sebab masyarakat Nduga mau merayakan Natal dengan damai dan penuh suka cita,” kata Gubernur Lukas Enembe, usai mengikuti rapat paripurna ke-V di DPR Papua, Kamis (20/15) malam.
Bahkan, kata Gubernur Lukas Enembe, permintaan ini juga telah direstui dari pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua, juga MRP, tokoh agama, adat, tokoh pemuda, aktivis HAM, serta Pemerintah Kabupaten Nduga.
Gubernur Enembe menilai, kehadiran personel TNI-Polri di Nguda kurang tepat, lantaran perayaan Natal sudah semakin mendekat, sehingga ada baiknya pasukan-pasukan itu ditarik ditarik dari Nduga.
“Saya pikir kehadiran pasukan TNI-Polri di Nduga itu kurang tepat disaat perayaan Natal sebentar lagi kita rayakan bersama-sama. Jadi, lebih baik pasukan TNI-Polri itu ditarik dari Nduga dulu. Ini masyarakat mau merayakan Natal, maka tidak boleh ada TNI dan Polri di sana (Nduga),” tegas Gubernur Lukas Enembe.
Terkait dengan persoalan di Nduga, Gubernur Lukas Enembe menekankan, jika pihaknya akan membentuk tim independen untuk mengungkap sejumlah peristiwa yang terjadi, sehingga tidak ada lagi kekerasan terhadap masyarakat di Nduga.
“Jadi tim yang akan kami bentuk ini terdiri dari DPR Papua, Komnas HAM, serta pemerintah. Mereka ini akan dibagi untuk segera turun ke Nduga secepatnya,” jelasnya.
Hanya saja, kata Gubernur Enembe, tim independen tidak melibatkan aparat keamanan, dengan harapan bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal.
“Jadi aparat tidak terlibat dalam tim ini, karena tim independen ini akan bekerja untuk mengungkap semua peristiwa yang terjadi di Nduga,” tandasnya. (ara/rm)
