JAYAPURA (PT) – Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua agar lebih waspada dan saling mengingatkan.
Hal itu diingatkan Sekda menyusul adanya polemik soal penyidik KPK yang mengaku dianiaya saat terpergok pejabat Provinsi Papua di Hotel Borobudur Jakarta, beberapa hari lalu.
“Saya harap teman-teman ASN di Papua semua lebih waspada dan tetap tegar, sekaligus saling mengingatkan satu sama lain,” tegasnya dalam apel gabungan pagi, di Main Hall Kantor Gubernur Papua, Senin (11/2).
Sekda Hery Dosinaen menceritakan kronologi kejadian itu, dimana pada 31 Januari 2019, berawal saat pihaknya bersama lima provinsi diundang KPK untuk mengikuti kick off rencana aksi satu peta penataan sumber daya alam kehutanan, lingkungan, pertambangan, perikanan dan kelautan.
Usai kegiatan di KPK, seluruh pejabat Papua kembali ke penginapan (Hotel Borobudur) bersama pejabat terkait termasuk Gubernur Papua, lalu berkomunikasi ringan di depan lobby hotel.
Beberapa saat, seseorang mencurigakan secara intelejen mengambil foto semua ada di tempat itu.
Sekda Hery Dosinaen yang curiga usai mendapat keluhan dari Sespri Gubernur, mendatangi pria itu, yang belakangan diketahui merupakan tim penyidik KPK.
“Pertanyaan saya ringan saat mendekati orang itu, saya bertanya apakah mas nginap di hotel ini? Jawabanya tidak. Apakah tunggu jemputan? Jawabnya tidak. Saya bertanya lagi mohon maaf tadi saya lihat motret pimpinan saya. Mas ini siapa? Saya tidak motret jawabnya,” kata Sekda Hery Dosinaen.
“Lalu dia memperlihatkan ponselnya ini coba lihat jika ada. Saya menyambutnya dan berkata ponsel yang satu. Lalu direspon dengan gugup dan pada akhirnya kami semua meminta ponsel itu. Dari situlah kami melihat ada foto kami yang diambil secara diam-diam. Dan ketika dia mengaku sebagai tim KPK, kami belum percaya karena saat mengecek melalui Inspektur, tak ada jawaban dari institusi pemberantasan korupsi itu. Bahkan sejumlah ponsel mati,” sambungnya.
Barulah keesokan harinya, sambung Sekda, Pimpinan KPK Laode Muhammad Syarif datang ke Polda membawa surat tugas dua tim KPK yang terpergok oleh Pemprov Papua dengan membawa surat tugas bagi mereka.
“Padahal mereka mengaku ada 6 orang yang empat sudah melarikan diri. Itu cerita yang sebenarnya di lapangan. Tidak kami tambah atau kurang, tetapi mungkin lewat media orang putar balikan semua itu. Tapi realitanya yang sebenarnya tak ada penganiayaan,” tandasnya.
Untuk itulah, ujar Sekda Hery Dosinaen, hal itu menjadi catatan penting bagi semua dan pihaknya mengatakan jika Papua ini tanah suci.
“Jika kita salah, kita mati bukan dengan hukum rekayasa seperti itu. Sebaliknya, bekerja jujur dan benar bekerja di atas tanah ini dia akan dapat tanda heran satu dengan yang lain. Jika anda salah langsung dibunuh tanah ini,” tegasnya.
Ia menyebut media massa merupakan pihak yang paling bertanggung jawab memplintir kejadian sebenarnya lewat pemberitaan, menyebabkan muncul opini yang menempatkan dan menyudutkan Pemprov Papua, seolah-olah menjadi pihak yang paling bersalah melakukan penganiayaan terhadap tim KPK.
“Saya mau cerita jujur apa adanya bahwa di media ini sangat dipelintirkan alur ceritanya. Sebenarnya kita justru mengira yang bersangkutan itu adalah anggota KPK gadungan. Karena ditanya surat tugas tidak ada,” ujarnya.
Sekda Hery Dosinaen justru mempertanyakan jika mengaku sebagai anggota KPK dari awal, kenapa tidak ikut saja dalam rapat itu dan langsung mendengar pembicaraan itu.
“Kenapa mengintai seperti ini? Jadi, jika media ini bilang kami tangkap lalu begini dan begitu, itu semua orang (KPK) menjaga institusinya dengan berbagai macam informasi lewat media. Sebab, jika ditanya kenapa kami tidak memberi pernyatan, karena kami tidak tahu apakah itu KPK asli atau palsu? Lalu kenapa kami bawa ke Polda supaya bisa membuktikan apakah dia tim KPK asli atau tidak?,” terangnya lagi.
Intinya, tambah Sekda, kejadian di Hotel Borobudur tak seperti yang diberitakan media.
Sebab, awalnya yang bersangkutan diduga tim KPK gadungan karena memotret tanpa ijin, sehingga pejabat Pemprov Papua yang ada pun bereaksi spontan, namun tidak dengan kekerasan. (ing/rm)
