JAYAPURA (PT) – Aspirasi yang di sampaikan kepada Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Jendral TNI (Purn) Djoko Santoso beberapa waktu lalu pada pengukuhan Sekretariat Bersama Posko Badan Pemenangan Papua.
Ketua Badan Pemenangan Papua (BPP), Yanni, SH mengatakan, daru Presiden ke Presiden Mentri Orang Asli Papua (OAP) hanya satu saja, untuk itu jika Prabowo jadi Presiden ada Mentri OAP bukan satu saja, kemudian di semua Kementrian juga harus ada OAP yang duduk baik itu deputi atau lainnya.
“Dirjen juga bisa, kita punya hutan tapi tak ada orang Papua di dalam kementrian kehutanan, kita juga punya potensi pertambangan tapi di Kementrian pertambangan tak ada orang Papua, kita juga punya kekayaan di bidang pariwisata tapi di kementrian pariwisata tak ada orang Papua. Maka jika memenuhi persyaratan bolehlah di seluruh kementrian ada putra putri terbaik Papua,” katanya.
Selain itu juga, Otsus yang tersisa dua Tahun ini, untuk penganggaran yang permanen dana otsus dan ditingkatkan Otsus ini juga di 5 wilayah adat Pemekaran Provinsi.
Yanni menambahkan, sejak di sampaikan Aspirasinya melalua Ketua BPN Prabowo-Sandi, Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Sandi secara tegas menyampaikan komitmen mewujudkan Papua Adil Makmur jika diberi mandat oleh rakyat dan terpilih dalam Pilpres 2019.
“Hal ini apabila Prabowo-Sandi menjadi Presiden, permasalahan di Papua tidak cukup diselesaikan hanya dengan pemberlakuan Otonomi Khusus, tetapi harus disertai dengan kebijakan-kebijakan strategis yang mampu mendorong efektivitas implementasi Otonomi Khusus serta sinergitas strategi dan kebijakan-kebijakan nasional lainnya,”kataya.
Setidaknya terdapat beberapa issu penting yang menjadi komitme Prabowo-Sandi untuk mewejudkan Papua yang Adil dan Makmur yakni dengan Pemekaran Papua menjadi 5 Provinsi berdasarkan 5 Wilayah Adat.
Prabowo-Sandi menilai bahwa Provinsi Papua memiliki wilayah yang sangat luas dengan sumber daya alam yang sangat potensial sehingga sudah saatnya dimekarkan menjadi minimalal 5 Provinsi.
Melalui pemakaran ini maka pembangunan di semua sektor pada 5 Wilayah Adat tersebut dapat dipacu secara lebih cepat, karena ada 5 APBD Provinsi disitu.
Selanjutnya Alokasi Otonomi Khusus diberlakukan secara parmanen. Otonomi Khusus bagi Papua termasuk Aceh merupakan Amanat Negara yang telah dijamin dalam konstitusi.
Oleh karena itu sangat tidak tepat jika alokasi Dana Otonomi Khusus yang diatur dalam Undang-undang sekarang memiliki jangka waktu tertentu, ini sangat tidak tepat dan keliru.
“Kalau negara sudah menetapkan Papua wilayah dengan kekhususan tertentu, maka harus disertai dengan kekhususan dalam konteks anggaran. Tidak boleh kekhususannya permanen, kemudian anggarannya bersifat temporel, ini keliru. Jadi Prabowo-Sandi berkomitmen merubah cara pandang negara terhadap Papua dalam konteks penerapan Otonomi Khusus,”paparnya.
Setelah itu, penempatan putra-putra terbaik Papua di semua Kementerian. Papua ini memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan hampir semua jenis sumber daya alam itu ada di Papua.
Oleh karena itu Prabowo-Sandi berkomitmen untuk memberikan akses yang lebih besar kepada putra-putri terbaik Papua menduduki jabatan-jabatan strategis di semua Kementerian.
Jadi bukan hanya 1 orang Menteri sebagaimana yang selama ini terjadi, tetapi juga harus ada pada jabatan-jabatan struktural di semua Kementerian. (ai)
