JAYAPURA (PT) – Pemerintah Provinsi Papua menilai divestasi 10 persen saham PT Freeport Indonesia bagi Papua hanya sebatas retorika dan wacana, sebab sampai saat ini belum ada realisasi bagi Papua.
Sekretaris Daerah Papua, TEA. Hery Dosinaen, SIP, MKP, M.Si mengungkapkan, pemerintah Indonesia telah resmi memiliki 51 persen saham salah satu tambang terbesar di dunia tersebut.
“Divestasi saham Freeport masih sebatas retorika dan wacana yang hanya buat kita menjadi termanipulasi dengan pikiran kita atas segala janji dan lain sebagainya,” terangnya.
Terkait adanya kabar bahwa Freeport mengalami kerugian hingga berimbas pada proses pembagian saham itu, menyebabkan Papua tidak bisa terima deviden karena Freeport rugi.
“Saya kira ini merupakan satu pernyataan yag menggelitik dan saya harap Gubernur segera undang kita semua lalu duduk bersama membahas masalah ini,” katanya.
Sebelumnya, Sekda Hery mengaku mengkhawatirkan eksplorasi bawah tanah PT Freeport Indonesia yang diperkirakan telah mencapai ratusan kilometer hingga berpotensi memberikan dampak jangka panjang negatif bagi tanah ini.
Dari informasi yang diterimanya, diduga eksplorasi bawah tanah yang dilakukan PTFI dari gunung Gresberg Kabupaten Mimika, jaraknya sudah mencapai Kabupaten Puncak, Intan Jaya bahkan Tolikara.
Pihaknya pun mendorong agar dalam waktu dekat bersama dengan pihak terkait dapat melihat langsung proses penambangan yang dilakukan Freeport. (ing/rm)
