JAYAPURA (PT) – Atlet dan official cabang olahraga Federasi Hockey Papua menggelar demo, Selasa
(5/03/2019) pagi ke Kantor DPRD
Kabupaten Biak Numfor.
Atlet dan Official menuntut Gubernur Papua menepati janjinya agar membangun venue Hockey di Biak Numfor sebagai salah satu klaster yang menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2020 di Papua.
“Jadi kami lakukan aksi demo, tujuannya adalah Venue Hockey bangun di
Biak, tapi dipindahkan ke Doyo, Jayapura,” kata Yotam Wakum yang juga Kepala Bidang Litbang Federasi
Hockey Papua via telepon selulernya di Jayapura, Selasa (5/3/2019) malam.
Bahkan Yotam mengancam, Hockey Papua tidak akan mengikuti PON
XX/2020 baik nomor Hockey Indoor dan Outdoor.
“Kami dari Pengprov
Hockey mengambil sikap jika tetap dipaksakan untuk di bangun di
Kabupaten Jayapura, kita tetap terima sanksi hukuman dari KONI atau PB
PON dengan cara tidak ikuti PON di Papua,” ancamnya.
Disinggung pembangunan venue tersebut dibangun oleh APBN yang tidak
menggunakan anggraan daerah.
Ia mengakui adanya kepentingan politik,
dimana tidak serius untuk membina para atlet yang sudah mengharumkan
nama Indonesia dan Papua dikancah Nasional bahkan Internasional.
“Ini ada kepentingan politik, tidak ada keinginan memajukan olahraga
di Papua, kalau ada harusnya dibangun venue dimana atletnya tinggal.
Salah satu pengprov yang ada dibiak itu hockey karena mereka semua ada
di Biak dari dulu, dan Hockey merupakan cabor yang masih
mempertahankan juara di tanah Papua,” jelasnya.
Ditambahkan, setelah aksi demo, pengurus Hockey Papua akan bertemu dengan Gubernur Papua
untuk menyampaikan aspirasi yang sama dengan meminta venue Hockey
dibangun tetap di Biak Numfor.
“Karena awalnya Gubernur dan Menteri
PUPR ingin membangun Hockey di Biak,” tambahnya.
Diketahui, venue Hockey saat ini telah dalam tahap proses
pembangunan ditahun 2019 ini berlokasi di Doyo Baru Kabupaten Jayapura
dengan biayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
melalui Intruksi Presiden (Inpres) 10 Tahun 2017 dibangun oleh
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (lam/rm)
