JAYAPURA (PT) – Pemerintah Provinsi Papua minta kabupaten/kota agar menyiapkan anak-anak Papua yang ingin didaftarkan pada seleksi penerimaan praja Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) formasi tahun 2019.
Asisten III Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri mengharapkan, pemerintah kabupaten/kota tidak hanya berpatokan pada kuota 80 persen bagi Orang Asli Papua (OAP) tetapi jika bisa lebih dari kuota yang ditetapkan.
“Kabupaten/kota harus menyiapkan anak-anak Papua sedini mungkin guna memenuhi 80 persen yang sudah diberikan kepada anak-anak Papua dan Papua Barat,” kata Elysa Auri.
Sebab, sudah pengalaman setiap penerimaan IPDN, kuota yang diberikan dari pusat tidak terpenuhi, bahkan ada beberapa kabupaten yang tidak lulus pada tes IPDN.
Selain itu, lanjutnya, pada penerimaan tahun ini Pemprov Papua tidak meminta afirmasi, sebab menjadi satu kesenjangan bagi anak-anak Papua yang telah lulus dan menjalani studi di IPDN.
“Afirmasi ini menyebabkan ada perbedaan diantara mereka, yang mana ada ungkapan lulus karena afirmasi standarnya di bawah dari lulusan murni. Hal ini yang kami tidak inginkan, karena ada kesenjangan di antara anak-anak Papua,” katanya lagi.
Selain itu, dirinya meminta masing-masing kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengawal proses legitimasi (keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud) di Majelis Rakyat Papua (MRP).
“Seperti ini harus dikawal sampai selesai, jangan biarkan anak-anak kita pergi sendiri karena ini menjadi tanggung jawab masing-masing BKD kabupaten/kota,” imbuhnya. (ing/rm)
