JAYAPURA (PT) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Letnan Jendral Doni Monardo mengatakan, peristiwa banjir bandang di Kabupaten Jayapura merupakan ancaman permanen, sehingga penyelesaiannya pun harus dilakukan secara permanen.
Hal itu dikatakan Kepala BNPB Pusat Doni Monardo usai rapat koordinasi penanggulangan bencana Kabupaten Jayapura yang dipimpin Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH, bersama jajaran Pemprov Papua, Pemkab Jayapura dan pemangku kepentingan, di Gedung Negara, Minggu (31/3) malam.
“Saran dan rekomendasi para pakar ini menyebutkan ini ancaman permanen, sehingga penyelesaiannya pun harus dilakukan permanen,” tegas Doni Monardo kepada wartawan, Minggu (31/3) malam.
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi ini, dihadiri Tim Riset Geologi Kementerian ESDM dan Tim Riset Geologi Universitas Gadjah Mada (UGM), yang mempresentasikan kelabilan kawasan Gunung Cycloop secara topografi.
Dengan kemiringan yang terjal 70–80 derajat, daerah penyangga di kaki Gunung Cycloop yang telah beralih fungsi karena perkebunan dan pemukiman masyarakat, hingga sejumlah sungai dan daerah aliran sungai dari lereng Gunung Cycloop yang telah tertutup pemukiman, baik perumahaan maupun bangunan instansi pemerintah.
Untuk penanggulangan jangka pendek, Doni Mornado meminta perhatian diberikan bagi para pengungsi, terutama standard minimal, pelayanan kesehatan, dukungan logistik, kenyamanan, sanitasi, ketersediaan bersih baik untuk konsumsi maupun kebutuhan lainnya, harus terpenuhi.
“Kita perlu memberikan perhatian pula bagi masyarakat yang menjadi korban karena kehilangan sanak keluarganya. Untuk itu, perlu ada pendampingan dari para psikolog untuk memberikan trauma healing,” ujarnya.
Dikatakan, untuk penanggulangan jangka menengah-panjang, dibutuhkannya upaya terstruktur agar sungai yang berasal dari Gunung Cycloop dinaturalisasi atau dikembalikan ke fungsi awalnya.
Kemudian, kawasan penyangga di kaki Gunung Cycloop yang telah beralih fungsi ini harus dikembalikan vegetasinya.
“Fungsi konservasinya pun harus dipulihkan dengan menanam jenis tanaman yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis, seperti halnya pohon Matoa yang memiliki akar yang kuat dan buahnya yang memiliki nilai ekonomis,” ujarnya.
Bukan hanya itu, imbuhnya, penataan Kota Sentani pun harus dilakukan secara menyeluruh.
Salah satunya yakni perumahaan di Sentani akan diusulkan untuk tidak direlokasi, melainkan dicarikan jalan keluar lainnya, seperti membangun rumah di lokasi yang aman dan tidak mengganggu ekosistem.
“Namun, khusus bagi masyarakat di daerah-daerah penyangga memang harus direlokasi. Demikian, sudah ada kesepakatan untuk dilakukannya sosialisasi oleh tokoh-tokoh agama agar masyarakat bersedia untuk direlokasi,” imbuhnya.
Dalam rangka penanggulangan Gunung Cycloop dan Kota Sentani, akan dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman yang melibatkan 16 pihak, diantaranya BNPB, Pemprov Papua, Pemkab Jayapura, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pertanahan Agraria Nasional, Kementerian PUPR dan yang lainnya. (rm)
