JAYAPURA (PT) – Pemerintah Provinsi Papua mengimbau Bupati dan Wali Kota agar pro-aktif melakukan koordinasi Badan Perwakilan BPK RI Provinsi Papua terkait pengelolaan keuangan.
Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM pada serahterima jabatan Kepala Badan Perwakilan BPK RI Provinsi Papua dari Ir. Adi Sudibyo, MM kepada Paula Hendry Simatupang, SE, M.Si. Ak, CfrA, ca di Gedung Negara, Jumat (3/5/2019).
Serahterima jabatan Kepala Badan Perwakilan BPK RI Provinsi Papua tersebut disaksikan Anggota VI BPK RI Dr. H. Harry Azhar Aziz, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM, Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi, Ketua DPR Papua DR Yunus Wonda, juga dihadiri beberapa kepala Perwakilan BPK RI dari provinsi lain dan bupati serta Wali Kota Jayapura.
“Kami menghimbau Bupati/Wali Kota atau siapapun yang berkompeten setiap hari boleh bertanya ke BPK,” kata Wagub Klemen Tinal.
Menurutnya, koordinasi itu bertujuan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan baik, terbuka dan akuntabel sehingga pemerintah kabupaten/kota dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada masyarakat.
“Jangan Bupati berpikir karena berada di wilayah pegunungan, jadi asal-asalan dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah. Ini uang rakyat, kalau tidak mengerti konsultasi ke BPK,” tegas Wagub Klemen Tinal.
Wagub mengharapkan, keberadaan BPK jangan dilihat dari sudut yang sempit yakni hanya soal pemeriksaan saja, namun ada kelebihan yang dimiliki BPK yang boleh diambil.
Contohnya, lanjut Klemen, BPK dapat diundang untuk memberikan materi guna meningkatkan kapasitas ASN di Papua.
“Bupati/Wali Kota bisa mengundang BPK untuk memberikan materi dan pencerahan supaya kapasitas pegawai kita dimamapun berada di gunung maupun di lembah bisa bertambah, sehingga kita bisa setara dengan saudara-saudara yang lain di Indonesia,” pintanya.
Disisi lain, Wagub Klemen menyatakan bahwa capaian opini WTP yang telah diraih sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Papua juga harus berkolerasi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Capaian WTP juga dilihat apakah rakyat sudah merasa adil dan makmur. Indicator ini yang kami minta agar bupati/wali kota memperhatikannya dengan baik. Jadi jangan sibuk bangun ini bangun itu, tapi hal yang sangat signifikan tidak diperhatikan, seperti IPM tidak naik, kemiskinan tidak naik,” paparnya.
Menurut Klemen, kinerja pemerintah kabupaten/kota akan memberikan penilaian secara menyeluruh bagi Provinsi Papua.
Sebab, Bupati/Wali Kota yang mempunyai tugas utama untuk mengelolan wilayah dan rakyatnya.
“Angka kemiskinan Papua memang masih tergolong tinggi, tapi sejak periode pertama kepemimpinan Lukas–Klemen, trendnya sudah membaik secara signifikan. Penilaian ini adalah akumulasi dari kinerja Pemda Kabupaten/Kota,” pungkasnya. (ing/rm)
