JAYAPURA (PT) – Wakil Wali kota Jayapura, Ir. Rustan Saru, MM mengatakan, pencanangan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) ini, guna meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik di wilayah hukum Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Jayapura.
Dikatakan, pencanangan pembangunan zona integritas akan membawa dampak positif dan membuat kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura menjadi lebih baik, inovatif dan cepat sehingga memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat Kota Jayapura.
“Ya, ini patut dijadikan contoh bahwa pemerintahan harus berinovasi, seperti yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura yang telah melakukan pencanangan zona integritas,” kata Wakil Wali Kota Rustan Saru, Selasa (21/5)
Menurutnya, pencanangan pembangunan zona integritas ini merupakan bentuk upaya dalam melakukan pencegahan dini dari permasalahan KKN, sehingga pihaknya menyambut sangat positif dalam rangka untuk menjaga integritas.
“Menjaga agar setiap aparatur sipil negara di setiap instansi itu bisa bersih dan bebas korupsi termasuk menjaga jati dirinya lebih transparan dalm memberikan pelayanan,” ujar Rustan Saru.
Untuk itu, lanjut Rustan Saru, Pemerintah Kota Jayapura sangat memberikan apresiasi karena hal ini menyangkut masyarakat banyak.
Dikatakan, di Kota Jayapura dengan jumlah penduduk hampir 400 riu lebih, jika sudah diberikan pemahaman tentang Keimigrasian terkait pencanangan WBM dan WBBM yang dilakukan ini, sehingga informasi terkait pelayanan mudah diketahui masyarakat.
Artinya, dahulu pelayanan berbelit-belit, namun sekarang dengan pelayanan yang sangat cepat.
“Pelayanan cepat yang dilakukan, bisa saja mengurangi biaya transportasi dan bisa menghemat, saya kira ini suatu langkah positif,” tegasnya.
Bahkan, kata Rustan Saru, sebagai salah satu lembaga yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat sudah seharusnya mengedepankan peningkatan pelayanan.
“Membangun zona integritas itu mewujudkan aparat yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebenaran, bebas dari korupsi, suap, pungli dan gratifikasi, dan meningkatkan pelayanan publik yang baik dan konsisten,” katanya.
Rustan berharap deklarasi ini berdampak positif dan membuat kinerja Kantor Imigrasi Jayapura menjadi lebih baik.
Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Papua, Sabar Oliv Iwanggin menyampaikan jika WBK dan WBBM ini merupakan suatu hal yang penting bagi sebuah Negara dan institusi negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Ini luar biasa ada di Papua, Kantor Imigrasi menjadi role model, untuk instansi vertikal yang ada di Tanah Papua,” kata Sabar Iwanggin.
Bahkan, ia mengapresiasi itu, karena pelayanan one stop service, seluruh proses pelayanan dilakukan dalam satu tempat, hal ini perlu dipublikasikan untuk diketahui publik yaitu masyarakat Papua.
Senada dengan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Papua, Kepala Divisi Keimigrasian, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Papua, Hermansyah Siregar mengatakan, untuk pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM itu, dibutuhkan komitmen bersama dari unsur pimpinan hingga staf saling bahu membahu menjadi tim yang solid.
“Kita harus merubah budaya kerja dan mindset, sebagai ASN harus melayani warga masyarakat, mereka menjadi tuan kita,” kata Hermansyah Siregar.
Dikatakan, perlu diperhatikan juga lingkungan wilayah kerja yang cukup strategis di mana telah mendapat dukungan yang luar biasa dari instansi lain, tidak hanya Ombudsman tetapi juga dari Pemkot Jayapura.
Kepala Kantor Imigrasi Jayapura, Gatut Setiawan menambahkan, jika bekerja itu adalah ibadah kepada Tuhan, dirinya sangat dan siap menjadi pemenang dari kontestasi WBK dan WBBM.
Dalam kegiatan penandatanganan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas diantaranya, Kapolres Jayapura Kota, AKBP Gustav R Urbinas, Dandim 1701/Jayapura, Letkol. Inf Johanis Parinusa, Perwakilan dari Kejari Jayapura, Perwakilan Pengadilan Negeri Jayapura, Karudenim Jayapura dan seluruh pejabat dan staf jajaran Keimigrasin Kanwil Kemenkum HAM Papua dan Kanim Kelas I TPI Jayapura. (ket/rm)
