JAYAPURA (PT) – Pemerintah Provinsi Papua Barat belajar ke Pemerintah Provinsi Papua mengenai implementasi sistem e-Planning dan e-Budgeting.
Langkah ini dilakukan Pemprov Papua Barat sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang semakin efektif, partisipatif, transparan dan akuntabel.
Untuk itu, Sekda Papua Barat, Nataniel Mandacan memimipin langsung kunjungan ke Papua yang diterima oleh Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen didampingi sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu, (3/7).
Kerjasama ini ditandai dengan penadatangan nota kesepahaman antara Pemprov Papua Barat dan Pemprov Papua, yang dilakukan Sekda Papua Barat, Nataniel Mandacan dan Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen.
Sekda Papua Barat, Nataniel Mandacan mengatakan, kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari arahan KPK, menyusul penilaian KPK atas penyelenggaran pemerintahan berbasis elektronik di Papua Barat yang masih rendah.
“Kami memang baru mau memulai. Jadi, beberapa waktu lalu sempat diarahkan oleh KPK ke Medan, Jogja dan Surabaya untuk belajar mengenai e-Planing dan e-Budgeting. Terakhir kami diarahkan ke Papua karena lokasinya lebih dekat dan juga sudah menerapkan e-Government,” katanya.
Sejauh ini, diakui Nataniel Mandacan, Papua Barat baru menerapkan e-Budgeting dengan aplikasi SIMDA, sementara untuk e-Planing belum diterapkan.
Karena itu, ia berharap melalui kerjasama ini, Papua Barat bisa segera menerapkan e-Planing.
“Harapan bisa memudahkan pelaksanaan tugas perencanaan dan lain-lain serta penyelenggaraan pemerintahan di Papua Barat menjadi semakin baik sesuai harapan Pemerintah Nasional,” tambahnya.
Sekda Nantaniel Mandacan mengakui pihaknya melalui Dinas Kominfo setempat telah menyiapkan tenaga teknis dan fasilitas untuk menjalankan sistem e-Government.
Jika ke depan ada kendala, katanya, pihaknya akan kembali meminta dukungan dari Pemerintah Papua.
“Kalau kekurangan SDM, kami nanti akan menggunakan anak-anak yang baru lulus SMA untuk kemudian dilatih dan kedepan jika ada formasi mereka juga bisa diutamakan, misalnya melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K),” imbuhnya. (lam/rm)
