JAYAPURA (PT) – Sebanyak 10 Rumah Sakit (RS) pemerintah dan swasta di Provinsi Papua mendapat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk turun kelas atau tipe.
Ke 10 rumah sakit yang mendapat rekomendasi penyesuaian kelas adalah RS Umum Nabire tipe C turun ke D, RS Umum Wamena tipe C turun ke D, RS TNI Angkatan Laut dr. Soedibjo Sardadi tipe C turun ke D, RS TNI Angkatan Darat Marthen Indey Jayapura, tipe C turun ke D.
Kemudian RSUD Serui tipe C turun ke D, RSUD Biak tipe C turun ke D, RS Angkatan Laut dr. R Gandhi AT tipe C turun ke D, RSUD Mulia, RS Jiwa Abepura tipe B turun ke C, RS Bhayangkara Jayapura tipe C turun ke D dan RS Provita Jayapura tipe C turun ke D.
Sementara empat rumah sakit mendapat rekomendasi penyesuaian kelas, seperti RS Umum Bunda Pengharapan tipe D rekomendasi kelas D plus, RS, TNI Angkatan Laut Merauke tipe D rekomendasi kelas D plus, RSUD Mulia tipe D rekomendasi kelas D plus dan RSUD Dekai tipe D rekomendasi kelas D plus.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Papua, dr. Aloysius Giyai mengatakan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan itu adalah mutlak dari badan penilai akreditas atau pelayanan RS di seluruh Indonesia.
“Bagi saya itu tidak masalah, mungkin ada kekurangan pelaporan atau SDM yang mungkin harus kita lengkapi dokumennya,” ungkapnya ketika dikonfirmasi, Rabu, (24/7).
Menurut Kadinkes, rumah sakit di Papua sudah saatnya harus memiliki SIMRS yang terintegrasi, hal ini telah diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dimana setiap RS wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan RS dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).
Oleh karenanya, setiap RS wajib menjalankan SIMRS dengan menggunakan open source seperti yang telah diatur dalam Permenkes Nomor 82 Tahun 2013 tentang SIMRS.
“Saya lagi genjot pelayanan di RSUD Jayapura agar memiliki SIMRS yang terintegrasi dan wajib mendapatkan Akreditasi Paripurna Bintang 5, mekanisme pelayanannya sedang saya benahi,” ujarnya.
Aloysius mengaku, manajemen RS Provita Jayapura juga harus segera melengkapi dokumen lainnya.
“Kalau RS Provita turun tipe bukan karena pelayanannya, tetapi itu dari aspek tenaga medisnya masih dipinjam dari luar, kalau peralatan kedokteran sudah memenuhi kriteria, termasuk tenaga medisnya, yang perlu dilengkapi itu tenaga dokternya,” jelasnya.
Mengingat pentingnya fungsi SIMRS saat ini, lanjut Aloysius Giyai, maka perlu perhatian khusus dari pimpinan daerahnya, semangat dari bupati, kepala dinas dan direktur mapun Tim Anggaran Pemerintah Daerah harus sungguh-sungguh memberikan anggaran jika ingin mau mengubah pelayanan di RS berjalan dengan baik. (lam/rm)
